Anatomi Kedaulatan Nusantara: Jejak Sejarah Kerajaan dan Runtuhnya Visi Maritim
Oleh: Laksda Purn Rosihan Arsyad
Sejarah peradaban di Nusantara tidak bergerak dalam satu garis lurus yang tunggal, melainkan merupakan jalinan dinamis di mana berbagai entitas politik sering kali berdiri secara bersamaan, tumpang tindih, dan saling berebut hegemoni maritim serta teritorial.
Memahami kedaulatan kita hari ini mensyaratkan pembacaan yang utuh atas evolusi kemaharajaan masa lalu, dari embrio peradaban Hindu-Buddha hingga era Kesultanan Islam, serta bagaimana postur pertahanan mereka bergeser dari supremasi samudra menjadi sekadar pertahanan pesisir.
Fajar Epik Hindu-Buddha: Era Proyeksi Kekuatan (Abad ke-4 – 16 M)
Era ini ditandai dengan asimilasi budaya dari anak benua India yang berpadu dengan kearifan lokal, melahirkan kemaharajaan-kemaharajaan agraris dan maritim yang kuat dengan visi outward-looking yang tajam.
Kerajaan Kutai Martadipura (Abad ke-4 M): Terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, ini adalah kerajaan pertama di Nusantara yang terekam dalam sejarah tertulis melalui tujuh Prasasti Yupa. Ini adalah tonggak awal masa aksara.
Kerajaan Tarumanagara (Abad ke-4 – 7 M): Berpusat di Lembah Sungai Citarum, Jawa Barat. Kerajaan ini meninggalkan jejak rekayasa hidrologi pertama di Nusantara, seperti penggalian Sungai Gomati pada masa Raja Purnawarman untuk irigasi dan pencegahan banjir.
Kedatuan Sriwijaya (Abad ke-7 – 13 M): Berpusat di Palembang, Sumatera Selatan. Ini adalah kemaharajaan maritim pertama yang mendominasi konstelasi geopolitik dan rute perdagangan Selat Malaka. Sriwijaya adalah pelopor konsep Sea Power di Nusantara yang menerapkan penguasaan chokepoints, serta menjadi pusat pendidikan agama Buddha internasional.
Kerajaan Mataram Kuno / Medang (Abad ke-8 – 11 M): Diperintah oleh wangsa Sanjaya (Hindu) dan Syailendra (Buddha) di Jawa Tengah hingga Jawa Timur, mewariskan mahakarya arsitektur monumental seperti Candi Borobudur dan Prambanan.
Kerajaan Kediri (Abad ke-11 – awal abad ke-13 M): Menguasai tepi Sungai Brantas, terkenal dengan armada lautnya yang tangguh dan karya sastra bernilai tinggi seperti Kakawin Bharatayuddha.
Kerajaan Singhasari (1222–1292 M): Di bawah Kertanegara, Singhasari meluncurkan Ekspedisi Pamalayu—sebuah doktrin pre-emptive strike untuk membendung ancaman dari Kekaisaran Mongol (Dinasti Yuan) sekaligus mengkonsolidasikan kekuatan di Sumatera.
Kemaharajaan Majapahit (1293–1527 M): Puncak supremasi politik dan maritim pra-Islam di Nusantara. Melalui Sumpah Palapa Patih Gajah Mada, Majapahit berhasil menyatukan visi geopolitik yang membentang dari Sumatera hingga Papua melalui armada tempur “Jung Jawa” yang memproyeksikan kekuatan melintasi lautan lepas (blue water).
Transisi dan Era Kesultanan Islam (Abad ke-9 – 20 M)
Seiring melemahnya Majapahit dan Sriwijaya, jaringan perdagangan internasional membawa pengaruh Islam yang kuat, menggeser poros kekuasaan.
Kesultanan Peureulak (840 M – Abad ke-13): Tercatat sebagai kerajaan Islam tertua di Nusantara di Aceh Timur, menjadi bandar niaga penting bagi pedagang Arab, Persia, dan Gujarat.
Kesultanan Samudera Pasai (Abad ke-13 – 16 M): Kerajaan Islam pertama yang mengeluarkan mata uang emas (Dirham) di pesisir utara Aceh, menjadi poros penyebaran Islam di Asia Tenggara.
Kesultanan Ternate dan Tidore (Abad ke-13 – 16 M): Penguasa rantai pasok global jalur rempah (spice route) di Kepulauan Maluku yang memimpin perlawanan keras terhadap monopoli armada Portugis dan Spanyol.
Kesultanan Demak (Akhir Abad ke-15 – 1554 M): Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Didirikan oleh Raden Patah, Demak mengambil alih hegemoni Majapahit dan melancarkan ekspedisi maritim melawan Portugis di Malaka di bawah Pati Unus.
Kesultanan Aceh Darussalam (Abad ke-16 – Awal Abad ke-20 M): Mencapai masa keemasan di bawah Sultan Iskandar Muda dengan armada tempur laut yang sangat kuat, masuk dalam “Lima Besar” kekuatan Islam dunia abad ke-16.
Kesultanan Gowa-Tallo / Makassar (Abad ke-16 – 17 M): Kekuatan maritim paling dominan di timur Nusantara dengan doktrin kelautan yang tertata (Hukum Laut Amanna Gappa), sebelum jatuh ke tangan VOC melalui Perjanjian Bongaya (1667).
Kesultanan Mataram Islam (Abad ke-16 – 18 M): Menyatukan hampir seluruh Pulau Jawa di bawah Sultan Agung. Mataram berorientasi agraris namun memiliki kapasitas militer darat yang mampu mengepung VOC di Batavia (1628-1629).
Dekonstruksi Armada dan Paradoks Agraris (Inward-Looking)
Kehancuran peradaban Nusantara bukanlah semata karena kehebatan penjajah, melainkan akibat pergeseran fatal dari doktrin proaktif (outward-looking) menjadi sindrom kontinental yang pasif dan defensif (inward-looking).
Titik patah dari kejayaan maritim ini mulai terlihat dari kehancuran armada Demak di Selat Malaka (1513 dan 1521). Pukulan paling mematikan justru datang dari dalam melalui kebijakan Sultan Agung dari Mataram Islam. Dalam ambisinya menyatukan kekuasaan dan meredam pemberontakan adipati pesisir, Mataram menghancurkan pelabuhan-pelabuhan di Pantai Utara Jawa beserta armada kapal niaganya. Nusantara mengamputasi kakinya sendiri tepat ketika VOC mulai menebar jaring hegemoninya.
Tanpa armada penantang di laut lepas, ruang maritim kita dikendalikan pihak luar. Kerajaan-kerajaan tersisa terpaksa menarik mundur garis pertahanannya menjadi sekadar coastal defense (pertahanan pesisir). Taktik perang maritim kita tereduksi menjadi perang asimetris di perairan dangkal dan muara sungai, menunggu untuk dihancurkan oleh blokade ekonomi kolonial.
Penutup Era Kerajaan: Peleburan Menuju Republik
Secara de facto dan de jure, kedaulatan independen kerajaan-kerajaan ini perlahan digerus oleh hegemoni kolonial Hindia Belanda melalui penaklukan militer dan perjanjian sepihak sepanjang abad ke-18 hingga awal abad ke-20.
Titik akhir dari era kerajaan Nusantara secara politik terjadi pada tahun 1945. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, monarki-monarki lokal yang tersisa dengan sukarela menyerahkan kedaulatannya untuk berintegrasi ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tokoh-tokoh bersejarah seperti Sultan Hamengkubuwono IX (Yogyakarta), Sri Paku Alam VIII (Pakualaman), dan Sultan Syarif Kasim II (Siak Sri Indrapura) segera menyatakan wilayah dan kekayaannya adalah bagian dari Republik.
Kesimpulan Kontemporer
Sejarah ini memberikan ketetapan mutlak: kehilangan laut berarti kehilangan kedaulatan. Menerapkan doktrin seperti Distributed Maritime Operations (DMO) di era modern adalah sebuah keniscayaan untuk mengembalikan insting kebaharian kita. Kedaulatan, baik di ruang laut maupun ruang udara di atasnya, tidak bisa sekadar dijaga dari bibir pantai; ia harus direngkuh, dikendalikan, dan dipertahankan jauh sebelum ancaman menyentuh garis imajiner pesisir kita.
