PALEMBANG – Kota Palembang ditetapkan sebagai salah satu lokasi studi lapangan peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I dan II Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2026. Pembukaan kegiatan studi lapangan tersebut berlangsung di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kamis (10/9/2026). Dalam kegiatan ini, peserta akan mempelajari secara langsung praktik kepemimpinan dan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
Tiga lokus pembelajaran disiapkan, yakni Dinas Sosial Kota Palembang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palembang, serta RSUD Palembang BARI.
Penunjukan Palembang sebagai lokasi studi lapangan dinilai menjadi bentuk kepercayaan sekaligus kesempatan bagi pemerintah daerah untuk berbagi praktik baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama terkait peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Studi lapangan tersebut berfokus pada penerapan prinsip kepemimpinan di tiga sektor pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, yakni pelayanan kesehatan, sosial, serta perizinan dan investasi.
Di RSUD Palembang BARI, peserta akan melihat langsung inovasi pelayanan kesehatan yang dikembangkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Salah satunya layanan “Jemputan Abang”, yakni fasilitas antar-jemput pasien secara gratis bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan mobilitas maupun kendala transportasi.
Selain inovasi layanan, RSUD Palembang BARI juga menjadi lokasi pembelajaran terkait pembangunan budaya pelayanan, transparansi, serta pengelolaan pengaduan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
RSUD Palembang BARI diketahui telah meraih akreditasi Paripurna. Rumah sakit tersebut juga meraih Juara II Kompetisi Inovasi Kota Palembang Tahun 2025 serta penghargaan dari BPJS Kesehatan atas komitmennya dalam transformasi digital pelayanan kesehatan.
Sementara itu, di Dinas Sosial Kota Palembang, peserta mempelajari strategi penanganan permasalahan sosial yang mengedepankan kolaborasi lintas sektor, akurasi data, serta ketepatan sasaran penerima manfaat. Salah satu program yang menjadi perhatian dalam studi lapangan tersebut adalah Sekolah Rakyat. Program ini merupakan bagian dari kebijakan prioritas nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin ekstrem.
Melalui studi lapangan ini, peserta PKP diharapkan tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai teori kepemimpinan, tetapi juga dapat melihat secara langsung bagaimana inovasi, kolaborasi, dan tata kelola pelayanan diterapkan di lapangan. Palembang pun menjadi ruang pembelajaran bagi peserta untuk melihat praktik penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, mulai dari layanan kesehatan, perlindungan sosial, hingga pelayanan perizinan dan investasi. (mna)
