Lagi-Lagi Soal Tata Kelola MBG
Oleh: Rosihan Arsyad – Ketua Dewan Ŕedaksi
Mari kita mulai dengan sebuah penegasan: saya sama sekali tidak menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebaliknya, saya justru sangat berharap program mulia ini berhasil. Jika dieksekusi dengan benar, MBG bukan sekadar urusan mengenyangkan perut anak bangsa. Ini adalah instrumen strategis untuk mencegah stunting, memacu kecerdasan kognitif, menghidupkan ketahanan pangan lokal, dan menahan melebarnya ketimpangan (Indeks Gini).
Pengalaman empiris saat memimpin Sumatera Selatan pada periode krisis 1998 hingga 2003 mengonfirmasi satu prinsip ekonomi fundamental: uang hanya akan membawa manfaat nyata jika ia berpindah tangan dengan cepat di tengah masyarakat bawah (velocity of money). Sayangnya, melihat desain dan tata kelola MBG saat ini, prinsip dasar tersebut justru sedang diabaikan.
Sinyal Bahaya dari Pusat Birokrasi
Kabar mengenai pemecatan dan penahanan ketua serta dua wakil ketua Badan Gizi Nasional (BGN) baru-baru ini bukanlah sekadar riak administratif. Ini adalah sinyal bahaya yang memvalidasi kecurigaan publik: ada yang salah secara fundamental dalam tata kelola MBG saat ini.
Birokrasi yang dibangun terlalu gemuk, memperumit pengawasan, dan merusak rentang kendali (span of control). Mengelola kewenangan keuangan negara yang luar biasa masif membutuhkan perencanaan yang presisi, bukan pendekatan trial-by-fire. Kebijakan sebesar ini mutlak harus dimulai dari pembuatan prototipe di beberapa wilayah, dievaluasi secara ketat, direvisi, baru kemudian dilakukan scale-up secara bertahap hingga mencapai cakupan nasional. Tanpa tahapan ini, kita sedang berjudi dengan ratusan triliun uang rakyat.
Ilusi Anggaran dan Pemborosan Terstruktur
Mari kita bedah secara rasional struktur alokasi anggaran Rp15.000 (atau Rp13.000 untuk anak usia dini) per kepala. Dari total pagu tersebut, uang yang murni berwujud makanan (food cost) hanya berkisar Rp8.000 hingga Rp10.000. Artinya, ada sekitar Rp5.000 per anak yang “terbuang” untuk membiayai mesin birokrasi dapur terpusat atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dana Rp5.000 per porsi itu tersedot untuk menyewa lahan, membayar listrik industri, membeli bahan bakar mobil distribusi, hingga mencicil penyusutan alat masak raksasa (steam oven, chiller) dan wadah ompreng. Skema dapur komunal ini membekukan triliunan rupiah aliran dana menjadi aset mati dan cicilan bank, alih-alih mengalir langsung ke urat nadi ekonomi rakyat.
Argumen teknokrat pusat yang berlindung di balik dalih economies of scale (skala ekonomi) sangat mudah dibantah. Doktrin economies of scale hanya relevan untuk industri padat modal berteknologi tinggi yang butuh riset dan inovasi besar. Untuk urusan menanak nasi, merebus telur, atau menggoreng ikan, skala ekonomi itu tidak relevan. Dan kalupun dianggap relevan, efisiensi harga tersebut otomatis tercipta secara organik ketika satu kampung secara kolektif berbelanja pada pemasok di desa mereka sendiri.
Dekonstruksi Penyeragaman dan Kedaulatan Pangan
Negara kepulauan sebesar Nusantara ini memiliki DNA kemandirian pangan yang tidak bisa diseragamkan. Memaksakan menu standar seperti daging sapi, nasi, dan khususnya susu UHT adalah sebuah kerentanan strategis. Memaksakan susu sebagai komponen wajib saat 80% kebutuhan susu nasional masih harus diimpor, sama saja dengan membiarkan dana APBN mengalir deras ke luar negeri atau hanya berputar di segelintir konglomerasi. Belum lagi fakta genetis bahwa masyarakat Asia rentan terhadap intoleransi laktosa.
Kita harus menggeser paradigma dari “wajib susu” ke pemanfaatan pangan lokal. Ikan laut dan air tawar, misalnya, adalah kekuatan geostrategis kita. Kandungan Omega-3 (DHA/EPA) pada ikan jauh lebih superior untuk kecerdasan otak anak dibandingkan susu. Kita juga memiliki tempe, superfood berprotein tinggi, mudah dicerna, dan diproduksi oleh industri rumah tangga di seluruh pelosok negeri, yang kini bahkan mulai digemari di luar Jawa. Belum lagi unggas dan kambing yang ekosistem peternakannya bisa dikelola mandiri di tingkat kecamatan.
Penyeragaman menu membunuh kearifan lokal (local wisdom) dan memperpanjang rantai pasok. Sebaliknya, pangan lokal membuat rakyat bergairah untuk berproduksi karena negara hadir sebagai off-taker (pembeli pasti).
Rasionalisasi Sasaran: Rp70 Triliun vs Rp355 Triliun
Pertanyaan kritis berikutnya: apakah perlu seluruh anak, tanpa memandang status ekonomi orang tuanya, diberi makan siang gratis oleh negara?
Langkah yang jauh lebih rasional dan berkeadilan fiskal adalah mendata secara akurat keluarga miskin dan rentan yang benar-benar membutuhkan. Dengan target yang terukur, negara mungkin hanya perlu mengeluarkan anggaran sekitar Rp70 triliun, sebuah angka yang jauh lebih masuk akal dan aman bagi ruang fiskal kita, dibandingkan memaksakan Rp355 triliun per tahun yang berisiko mengorbankan sektor esensial lainnya.
Mengembalikan Kepercayaan pada Institusi Keluarga
Ada semacam ketakutan paternalistik dari negara bahwa jika bantuan diberikan dalam bentuk tunai, keluarga (terutama kaum ibu) akan mengkorupsinya—dipakai untuk membeli pulsa, rokok, atau kebutuhan tersier lainnya. Apakah keluarga Indonesia sedemikian korupnya sehingga tidak bisa dipercaya untuk menyayangi dan memberi asupan bergizi bagi darah dagingnya sendiri?
Saya teringat sebuah memori masa lalu yang sangat membekas: bagaimana kakak perempuan saya sampai tidak berani membeli sebatang lipstik pun demi bisa membantu orang tua memberi makan kami, sepuluh orang adik-adiknya. Pengorbanan heroik semacam ini terjadi setiap hari di pelosok negeri. Ada jutaan ayah yang rela membanting tulang bekerja di dua hingga tiga tempat sekaligus demi menghidupi keluarganya. Seperti halnya wanita di Jerman yang lebih merasa bangga karena mampu menjaga kebersihan toilet dan merawat rumah tangganya melebihi ibu-ibu lain, alih-alih sekadar berkompetisi dalam berdandan; ibu-ibu di Indonesia memiliki kebanggaan dan naluri keibuan yang tak terhingga dalam merawat anak-anak mereka. Tidak ada ibu yang tidak sayang anaknya.
Jika negara masih khawatir akan kebocoran fungsional, solusinya bukan membangun ribuan dapur birokratis, melainkan menerapkan sistem voucher belanja bersyarat. Voucher ini hanya bisa ditukarkan dengan komoditas protein spesifik (telur, ayam, ikan lokal, tempe) di warung atau pemasok desa setempat.
Dengan skema ini, uang utuh Rp15.000 menjadi asupan gizi tanpa potongan administrasi. Anggaran tepat sasaran, gizi anak terjamin, dan yang terpenting: uang triliunan rupiah itu berputar dengan cepat di tangan rakyat, menghidupkan kembali kedaulatan pangan lokal yang sesungguhnya.
Yasyi Hill 4 Juni 2026
