Petani Sumsel Berjuang Sendiri: BPS Catat 60% Pekerja di Sektor Pertanian, Bibit, Pasar, dan Hilirisasi Jadi PR Besar
Namun di balik angka besar itu, realitas petani Sumsel masih jauh dari sejahtera.
Petani Sumsel Berjuang Sendiri: BPS Catat 60% Pekerja di Sektor Pertanian, Bibit, Pasar, dan Hilirisasi Jadi PR Besar
Oleh: Bangun Lubis – Pimred Wartawan Indonesia
PALEMBANG – Data Badan Pusat Statistik Sumsel konsisten menempatkan pertanian sebagai sektor penyerap tenaga kerja terbesar. Hingga 2025, kisaran 60 persen penduduk Sumsel bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan perkebunan. Dari sawah di Ogan Ilir, kebun karet di Musi Banyuasin, tambak di Banyuasin, hingga nelayan Sungai Musi di Palembang.
Namun di balik angka besar itu, realitas petani Sumsel masih jauh dari sejahtera. Minim bibit unggul, akses pasar yang timpang, kepastian lahan yang belum merata, dan lambatnya pengembangan produk hilir membuat petani terjebak di hulu. Mereka bekerja keras, tapi nilai tambahnya sering dinikmati pihak lain.
1. Fakta BPS: Sumsel Itu Provinsi Agraris
BPS Sumsel mencatat struktur ekonomi provinsi ini masih agraris. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan jadi kontributor utama tenaga kerja. Artinya 6 dari 10 warga Sumsel menggantungkan hidup dari lumpur sawah, kebun, sungai, dan laut.
Kabupaten seperti Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Banyuasin, Musi Banyuasin, dan Musi Rawas jadi kantong produksi padi dan karet. Sementara OKU Timur, Lahat, dan Empat Lawang jadi sentra perkebunan rakyat. Di sisi sungai, Palembang, Banyuasin, dan OKI punya ribuan nelayan sungai tradisional.
Angka ini seharusnya jadi kekuatan. Tapi kalau 60% tenaga kerja itu pendapatannya rawan, maka daya beli Sumsel ikut rawan. Karena itu isu petani bukan isu “orang desa”, ini isu ekonomi provinsi.
2. Bibit Unggul: PR dari Hulu yang Belum Tuntas
Masalah paling dasar: bibit. Petani padi di Ogan Ilir dan OKI banyak yang masih pakai benih turunan. Hasilnya produktivitas stagnan, rawan rebah, dan rentan penyakit. Petani karet di Muba dan Musi Rawas juga sering dapat bibit okulasi kualitas campuran karena keterbatasan akses balai benih.
Padahal Sumsel punya Balai Benih Padi dan Balai Benih Perkebunan. Tapi distribusinya belum merata sampai ke subak dan kelompok tani di pelosok. Penyuluh pertanian lapangan jumlahnya terbatas dibanding luas lahan. Akibatnya inovasi varietas unggul dari Balitbangtan jalan di tempat, tidak sampai ke lahan petani.
Pemprov Sumsel lewat Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sudah berupaya lewat bantuan benih bersertifikat. Tapi tantangan logistik dan pendataan kelompok tani valid masih jadi ganjalan. Tanpa bibit bagus, semua program pupuk dan irigasi jadi kurang maksimal.
3. Akses Pasar: Petani Lawan Rantai Panjang
Petani OKU Timur panen padi, tapi harga ditentukan tengkulak. Petani karet Muba jual bokar, tapi ditakar basah. Nelayan Sungai Musi dapat baung dan lais, tapi pasarnya cuma ke pengepul pinggir sungai.
Rantai pasok yang panjang bikin petani Sumsel jadi pihak paling lemah. Mereka tidak punya gudang, tidak punya transportasi berpendingin, dan minim informasi harga real time. Pasar Induk Jakabaring Palembang dan pasar kabupaten seharusnya jadi jembatan, tapi akses petani kecil ke sana masih terbatas.
Pemkab di OKI, Banyuasin, dan OKU Timur sudah mulai dorong koperasi dan BUMDes untuk jadi off taker. Pemprov Sumsel juga gencar promosi “Toko Tani Indonesia” dan digitalisasi. Tapi literasi digital petani dan infrastruktur internet di kebun masih jadi PR. Akibatnya petani tetap jual ke yang datang ke kebun, bukan ke pasar yang memberi harga terbaik.
4. Kepastian Lahan: Berjuang di Atas Tanah yang Belum Pasti
Konflik agraria dan tumpang tindih lahan masih jadi bayangan petani Sumsel. Di Musi Banyuasin dan Ogan Komering Ulu Selatan banyak petani penggarap di lahan yang statusnya belum jelas. Di Banyuasin dan OKI, alih fungsi lahan sawah ke non-pertanian juga terjadi.
Tanpa sertifikat atau kepastian hak garap, petani sulit akses KUR, asuransi pertanian, dan bantuan alat mesin pertanian. Pemprov Sumsel bersama BPN dan Pemkab gencar program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Tapi prosesnya butuh waktu dan sosialisasi ke masyarakat adat.
Padahal pertanian itu investasi jangka panjang. Petani karet baru panen 6-7 tahun. Petani sawit 3-4 tahun. Kalau status lahan goyang, petani mana berani perbaiki tanah, buat irigasi, atau tanam tanaman tahunan.
5. Hilirisasi: Kunci Naik Kelas yang Masih Tertinggal
Ini titik paling sakit. Sumsel surplus padi, karet, sawit, dan ikan sungai. Tapi produk yang dijual masih mentah. Gabah dijual ke luar daerah untuk digiling jadi beras premium. Lateks dijual ke pabrik di luar Sumsel. Ikan sungai dijual segar, bukan abon, keripik, atau frozen food.
Padahal nilai tambah ada di hilir. Beras merek “Sumsel”, kerupuk kemplang premium, abon ikan sungai Musi, hingga karet olahan punya pasar besar. Tapi mesin penggilingan modern, cold storage, dan rumah pengering masih menumpuk di kabupaten tertentu. UMKM pengolahannya juga belum banyak yang naik kelas.
Pemprov Sumsel lewat Dinas Perindustrian dan Dinas Koperasi UMKM sudah dorong hilirisasi. Ada pelatihan, bantuan mesin, dan fasilitasi sertifikasi. Beberapa kabupaten seperti Palembang, Banyuasin, dan OKI mulai punya sentra IKM. Tapi jumlahnya belum sebanding dengan volume bahan baku yang dihasilkan 60% petani itu.
6. Peran Kabupaten/Kota dan Pemprov: Jalan Panjang ke Depan
Setiap daerah punya karakter. Ogan Ilir dan OKI fokus cetak sawah dan irigasi. Muba dan Musi Rawas kuatkan karet dan sawit rakyat. Banyuasin dorong tambak dan nelayan. Lahat, Empat Lawang, OKU Timur kembangkan kopi dan hortikultura dataran tinggi.
Pemprov Sumsel di bawah RPJMD menempatkan pertanian sebagai prioritas. Programnya dari hulu ke hilir: benih, mekanisasi, irigasi, asuransi usaha tani, sampai fasilitasi pasar. Gubernur Sumsel juga beberapa kali dorong “Satu Data Petani” biar bantuan tepat sasaran.
Tapi semua program itu akan lambat kalau tidak sampai ke 60% petani yang berjuang sendiri itu. Yang di kebun karet Muba, di rawa lebak OKI, di sungai Musi Palembang. Mereka butuh penyuluh yang hadir, koperasi yang kuat, dan pasar yang adil.
Sebenarnya Petani Kuat, Sumsel Kuat
Angka 60% dari BPS itu bukan sekadar statistik. Itu cerminan wajah Sumsel yang sebenarnya. Provinsi ini akan maju kalau tulang punggungnya, yaitu petani, nelayan, dan pekebun, naik kelas.
PR-nya jelas: pastikan bibit unggul sampai ke kebun, pastikan pasar berpihak ke petani, pastikan lahan punya kepastian hukum, dan pastikan mesin hilirisasi ada di kabupaten. Jangan biarkan produk mentah Sumsel dinikmati daerah lain.
Pemerintah pusat, Pemprov Sumsel, dan Pemkab/Kota harus kompak. Jangan biarkan petani berjuang sendiri lagi. Karena ketika petani Sumsel sejahtera, maka 6 dari 10 keluarga Sumsel ikut sejahtera. Dan Sumsel akan benar-benar jadi lumbung pangan dan energi nasional.
