Hegemoni Rule of the Screen: Rekonstruksi Kedaulatan dan Bias Yurisdiksi di Era Nirawak

Hegemoni Rule of the Screen: Rekonstruksi Kedaulatan dan Bias Yurisdiksi di Era Nirawak

Oleh: Rosihan Arsyad

​Prolog

Sejarah panjang peradaban dan pertahanan negara kepulauan selalu diukur melalui kehadiran fisik. Di masa lalu, kedaulatan sebuah negara diproyeksikan lewat siluet kapal perang di cakrawala atau deru mesin pesawat tempur yang membelah ruang udara. Kehadiran fisik adalah manifestasi mutlak dari kontrol dan kedaulatan teritorial. Namun, menjelang pertengahan tahun 2026 ini, kita menyaksikan sebuah pergeseran tektonik dalam anatomi pertempuran. Ruang konflik tidak lagi semata-mata dikuasai oleh platform berawak konvensional, melainkan oleh sistem komputasi terintegrasi, jaringan sensor jarak jauh, dan wahana otonom yang beroperasi dalam keheningan absolut.

​Ancaman kontemporer telah berevolusi. Penetrasi kini terjadi secara senyap, jauh di kedalaman laut melalui Unmanned Underwater Vehicles (UUV) atau di lapisan stratosfer melalui Unmanned Aerial Vehicles (UAV), yang sepenuhnya dikendalikan dari jarak ribuan mil oleh operator di balik layar monitor. Inilah era di mana benteng kedaulatan teritorial tidak lagi sekadar dilindungi oleh batas demarkasi geografis, melainkan secara de facto didekte oleh dominasi teknologi pengintaian mutakhir.

​Anatomi Rule of the Screen vs. Rule of Law

Dalam arsitektur hubungan internasional, tatanan global bertumpu pada Rule of Law—sebuah konsensus yang diatur oleh instrumen hukum positif seperti Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS 1982) dan Konvensi Chicago 1944 untuk ruang udara. Sayangnya, fondasi hukum analog ini kini berbenturan keras dengan sebuah doktrin baru yang dapat kita sebut sebagai Rule of the Screen.

​Rule of the Screen merepresentasikan sebuah hegemoni di mana entitas asing dengan superioritas teknologi—penguasaan konstelasi satelit komunikasi, radar Active Electronically Scanned Array (AESA), dan sistem nirawak—mampu mendefinisikan realitas taktis di lapangan. Pihak yang menguasai aliran data dan konstelasi sensor pada akhirnya memiliki kekuatan untuk memaksakan narasi hukumnya sendiri. Melalui kendali layar ini, wahana nirawak asing secara leluasa mengeksploitasi grey zone atau zona abu-abu. Mereka melakukan operasi spionase hidrografi, pemetaan topografi laut dalam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), hingga pencegatan sinyal komunikasi strategis tanpa pernah memicu ambang batas eskalasi perang terbuka.

​Bagi sebuah negara kepulauan, dominasi layar ini menciptakan kondisi asimetris yang fatal. Tanpa kapasitas deteksi radar dan sonar yang setara, kita tereduksi menjadi sekadar “objek observasi” di dalam wilayah yurisdiksi kita sendiri. Layar monitor kubu lawan terus memetakan titik buta pertahanan kita secara real-time, sementara instrumen penegakan hukum maritim nasional kita sering kali tertinggal di belakang batas kemampuan sensor.

​Kekosongan Hukum: Tanggung Jawab Perdata dan Asuransi

Lebih dari sekadar isu kesiapan militer, supremasi teknologi nirawak ini melahirkan krisis legalitas internasional yang amat mendesak, khususnya menyangkut tanggung jawab perdata (civil liability) dan regulasi asuransi maritim-penerbangan. Rezim hukum keselamatan laut dan udara saat ini dirancang pada era di mana seorang nakhoda atau penerbang hadir secara fisik; sosok manusia yang memegang kendali dan tanggung jawab langsung atas wahananya. Ketika sebuah UAV atau UUV dikendalikan penuh oleh sistem kecerdasan otonom dari luar negeri, rantai pertanggungjawaban hukum tersebut menjadi kabur dan terputus.

​Mari kita membedah sebuah proyeksi risiko yang sangat nyata: Bagaimana jika sebuah UUV militer asing berdimensi besar yang tengah melakukan pemetaan klandestin mengalami malfungsi sistem navigasi, lalu menabrak lambung kapal niaga berbendera nasional, membahayakan kapal selam yang sedang berpatroli senyap, atau merusak kabel laut fiber optik yang menjadi urat nadi ekonomi digital sebuah negara? Berdasarkan yurisdiksi mana pihak korban dapat menuntut ganti rugi?

​Hingga hari ini, sistem asuransi maritim global, termasuk Protection and Indemnity (P&I) Clubs, belum memiliki kerangka kerja yang solid untuk memitigasi risiko atas wahana tanpa awak yang beroperasi secara klandestin. Kekosongan instrumen hukum ini memberikan impunitas implisit bagi negara-negara besar. Mereka dengan leluasa memproyeksikan aset nirawak berisiko tinggi di wilayah tumpang tindih ZEE tanpa harus terikat pada kewajiban asuransi atau risiko perdata yang sepadan dengan daya rusak taktis dan ekonomis yang ditimbulkannya.

​Opportunity Cost dan Respons Strategis

Menghadapi benturan antara lambatnya hukum dan cepatnya inovasi ini, postur pertahanan tidak memiliki pilihan lain selain melakukan rekalibrasi radikal. Mempertahankan ego sektoral dengan terus-menerus menggelontorkan anggaran triliunan rupiah untuk mengakuisisi platform konvensional usang adalah sebuah opportunity cost strategis yang teramat mahal. Mengorbankan investasi krusial pada integrasi teknologi sensor, peperangan elektronik (electronic warfare), dan armada otonom demi merawat doktrin masa lalu adalah jalan lurus menuju ketertinggalan absolut.

​Kalkulasi pertahanan modern membutuhkan pergeseran paradigma. Pertama, doktrin tempur harus mengintegrasikan secara penuh konsep penangkalan wilayah (Anti-Access/Area-Denial atau A2/AD) yang ditopang oleh arsitektur Distributed Maritime Operations (DMO). Kita tidak harus terjebak pada perlombaan senjata simetris (membalas platform dengan platform). Ancaman dari Rule of the Screen dapat dinetralisir melalui doktrin kebutaan arsitektur (blinding the architecture). Kemampuan peperangan elektronik terdesentralisasi—seperti kapasitas jamming spektrum frekuensi lebar, peretasan tautan data komunikasi satelit, dan netralisasi sensor lawan—merupakan lapisan pertahanan yang secara anggaran jauh lebih efisien namun memiliki efek penangkal yang mematikan.

​Kedua, arsitektur pertahanan maritim dan dirgantara harus segera membangun “layar” berdaulatnya sendiri. Kemandirian dalam mengoperasikan sistem manajemen pertempuran terpadu (Combat Management System) dan penyebaran jaringan sensor bawah laut adalah prasyarat mutlak kemerdekaan modern. Jika kita gagal mendirikan infrastruktur pemantauan elektronik di perairan dan ruang udara sendiri, kekuatan asing akan dengan senang hati mengambil alih peran observasi tersebut.

​Epilog: Merebut Kendali Teritorial

Kedaulatan di abad ke-21 tidak lagi cukup dilindungi oleh retorika diplomatik maupun lembaran traktat hukum internasional semata. Keutuhan wilayah kini menuntut penguasaan mutlak atas teknologi pertahanan dan kapasitas penuh untuk memaksakan yurisdiksi di setiap jengkal ruang udara, permukaan laut, hingga palung laut terdalam.

​Sebagai poros maritim dunia, negara tidak boleh hanya menunggu. Diperlukan desakan agresif di berbagai forum multilateral, seperti International Maritime Organization (IMO) dan International Civil Aviation Organization (ICAO), untuk segera merumuskan regulasi hukum yang mengikat perihal operasi serta akuntabilitas wahana otonom. Proyeksi kekuatan yang dikendalikan dari jarak jauh harus dapat diseret ke meja pertanggungjawaban perdata dan operasional.

​Pada akhirnya, sejarah militer dunia selalu berpihak pada mereka yang berani beradaptasi dengan instrumen zamannya. Jika kita gagal memformulasikan respons teknologi dan doktrin hukum yang memadai untuk menangkal ancaman tanpa awak ini, kita bukan hanya sedang mengorbankan ruang yurisdiksi, tetapi secara tidak sadar membiarkan entitas asing menuliskan aturan main di halaman rumah kita sendiri.

Yasyi Hill, 18 Juni 2026