Literasi Rendah: Siapa Bertanggung Jawab?
Oleh YURNALDI, wartawan utama, sastrawan, penulis dan pegiat literasi
Pernyataan bahwa tingkat literasi Indonesia masih rendah bukan lagi sekadar alarm—ia sudah menjadi fakta yang berulang kali dikonfirmasi.
Hasil studi OECD menempatkan kemampuan membaca pelajar Indonesia pada level yang memprihatinkan. Namun, yang lebih mengkhawatirkan bukanlah posisinya di peringkat, melainkan cara kita menyikapinya: seolah ini persoalan biasa, bahkan tak mendesak.
Padahal, literasi adalah fondasi. Tanpa literasi yang kuat, pendidikan rapuh, demokrasi dangkal, dan pembangunan kehilangan arah.
Masalahnya, kita terlalu sering menyederhanakan persoalan ini sebagai “minat baca rendah”. Ini diagnosis yang keliru—dan berbahaya. Minat bukan sebab, melainkan akibat. Ia tumbuh dari ekosistem. Ketika ekosistemnya lemah, minat tidak akan pernah kokoh.
Pertanyaannya kemudian: apa yang sebenarnya menyebabkan rendahnya literasi di Indonesia?
Pertama, akses yang tidak merata terhadap bahan bacaan. Buku masih menjadi barang yang relatif mahal bagi sebagian masyarakat. Distribusinya timpang, terutama di daerah. Perpustakaan banyak yang hidup segan, mati tak mau—koleksinya terbatas, pengelolaannya tidak profesional, dan jauh dari daya tarik publik.
Kedua, sistem pendidikan yang belum menumbuhkan budaya membaca kritis. Sekolah lebih menekankan hafalan daripada pemahaman. Membaca sering menjadi kewajiban administratif, bukan kebutuhan intelektual. Siswa membaca untuk menjawab soal, bukan untuk memahami dunia.
Ketiga, lemahnya ekosistem perbukuan nasional. Penerbit kecil kesulitan bertahan, toko buku terus berkurang, dan negara belum hadir sebagai penggerak utama. Buku tidak diperlakukan sebagai kebutuhan strategis, melainkan sekadar komoditas pasar.
Keempat, minimnya perhatian terhadap penulis. Penulis sebagai produsen gagasan justru berada dalam posisi rentan: royalti kecil, pembajakan marak, dan perlindungan lemah. Dalam situasi seperti ini, sulit berharap lahirnya karya-karya berkualitas secara berkelanjutan.
Kelima, dominasi budaya instan di era digital. Arus informasi yang deras tidak diimbangi dengan kemampuan menyaring.
Masyarakat terbiasa membaca cepat, dangkal, dan reaktif. Judul dibaca, isi diabaikan. Informasi dikonsumsi, tetapi tidak dipahami.
Semua faktor ini saling terkait, membentuk lingkaran masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan parsial.
Lalu, apa yang harus diperkuat?
Pertama, peran negara sebagai penggerak utama literasi. Negara tidak boleh lagi hadir setengah hati. Literasi harus menjadi agenda nasional lintas sektor, bukan sekadar program pendidikan. Dibutuhkan kebijakan jangka panjang yang konsisten dan terukur.
Kedua, penguatan ekosistem buku dari hulu ke hilir. Penulis, penerbit, distributor, hingga perpustakaan harus didukung secara sistemik. Negara perlu hadir sebagai pembeli utama buku melalui penguatan perpustakaan publik dan sekolah.
Ketiga, transformasi pendidikan berbasis literasi kritis. Sekolah harus menjadi ruang membaca yang hidup. Guru perlu didorong untuk mengembangkan metode pembelajaran yang menumbuhkan pemahaman, bukan sekadar hafalan.
Keempat, perlindungan dan penghargaan terhadap penulis. Tanpa penulis, tidak ada buku. Tanpa buku, tidak ada literasi. Negara perlu memastikan perlindungan hak cipta, memperbaiki sistem royalti, dan membuka ruang dukungan nyata bagi profesi ini.
Kelima, membangun budaya membaca sebagai gerakan sosial. Literasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga keluarga, komunitas, media, dan dunia usaha. Membaca harus menjadi kebiasaan, bukan kewajiban.
Kita harus berhenti melihat literasi sebagai isu pinggiran. Ia adalah inti dari kualitas manusia dan arah masa depan bangsa.
Hari Buku Sedunia yang diprakarsai UNESCO seharusnya menjadi momentum refleksi kolektif. Bahwa kita tidak bisa terus menunda pembenahan. Bahwa kita tidak bisa menyerahkan masa depan pada generasi yang lemah dalam memahami.
Jika semua elemen bangsa tetap abai, maka yang kita wariskan bukanlah kemajuan, melainkan kebingungan.
Literasi yang rendah bukan sekadar kegagalan individu. Ia adalah kegagalan bersama. Dan karena itu, tanggung jawab untuk memperbaikinya pun harus dipikul bersama.
Padang, 23 April 2026.
