Vakum Strategi di Episentrum Demokrasi: Mencegah Jatuhnya “Cek Kosong” Kedaulatan ke Tangan Pragmatisme Transaksional
Vakum Strategi di Episentrum Demokrasi: Mencegah Jatuhnya “Cek Kosong” Kedaulatan ke Tangan Pragmatisme Transaksional
Oleh: Rosihan Arsyad
Observasi Charles de Gaulle bahwa “Politics is too serious a matter to be left to the politicians” bukanlah sebuah sinisme kosong, melainkan peringatan keras dari seorang prajurit-negarawan yang memahami bahwa fondasi eksistensial sebuah negara tidak bisa dipertaruhkan di atas meja judi politik praktis. Di Indonesia, peringatan ini menemukan gaungnya yang paling relevan saat ini. Ketika institusi militer didorong sepenuhnya ke dalam barak atas nama reformasi demokrasi, negara secara tidak sadar telah menyerahkan sebuah “cek kosong” kepada partai politik—entitas yang pada realitasnya kerap terjebak dalam pragmatisme, rabun jauh strategis, dan defisit ideologi.
Mengelola anatomi konflik dan stabilitas sebuah negara kepulauan yang membentang di persimpangan geopolitik dunia menuntut lebih dari sekadar kalkulasi elektoral. Menyerahkan urusan kedaulatan sepenuhnya kepada mereka yang hanya terbiasa merawat konstituen demi lima tahun ke depan adalah sebuah absurditas strategis.
Bidan Kemerdekaan dan Kontrak Historis
Tidak ada rumusan tata negara yang adil jika mengabaikan sejarah kelahirannya. Militer di banyak negara Barat dibentuk, didanai, dan diatur oleh negara sipil yang sudah mapan. Namun, DNA Tentara Nasional Indonesia (TNI) lahir dari rahim yang berbeda. Bermula dari laskar-laskar rakyat yang melebur menjadi BKR dan TKR, militer Indonesia adalah bidan yang memastikan negara ini lahir dan bertahan hidup.
Kontribusi ini bukan sekadar narasi romantis masa lalu, melainkan fondasi bahwa militer memiliki saham moral dan operasional dalam memastikan tujuan Pembukaan UUD 1945 tercapai. Pada era ketika konsep dinamisator dan stabilisator diterapkan, kehadiran perwira-perwira terbaik di posisi kepala daerah, parlemen, hingga kementerian terbukti mampu menghadirkan kedisiplinan eksekusi. Ada presisi dan target operasional—sebuah mentalitas “nol kecelakaan” (zero-accident) dalam tata kelola—yang membuat laju pemerintahan dan kinerja legislatif pada masa itu berjalan stabil dan terukur.
Ilusi Kaderisasi dan Bahaya Pragmatisme Sipil
Kritik terbesar terhadap sistem multipartai saat ini adalah kegagalan sistemik dalam melahirkan kader pemimpin nasional yang memiliki kedalaman strategis. Kepemimpinan nasional seolah direduksi menjadi bursa popularitas.
Ketika dihadapkan pada isu-isu krusial—mulai dari teknis pendelegasian ruang udara (FIR), sengketa perbatasan maritim, hingga ancaman krisis pangan dan energi global—respons yang muncul sering kali bersifat parsial dan kental dengan nuansa transaksional. Tanpa adanya check and balances dari kelompok yang memiliki gravitasi pemikiran strategis dan memori operasional pertahanan, arah negara menjadi mudah diombang-ambingkan oleh kepentingan faksional berjangka pendek. Memisahkan secara total pemikiran militer dari meja perumusan kebijakan sama dengan melucuti instrumen kewaspadaan negara.
Paradigma Global: Meritokrasi Sipil-Militer Tanpa Label “Dwi Fungsi”
Keengganan untuk melibatkan militer dalam ruang sipil sering kali didasari oleh fobia terhadap masa lalu. Padahal, negara-negara modern yang menghadapi ancaman geopolitik nyata secara rasional mengintegrasikan pemikiran militer ke dalam struktur pemerintahan mereka tanpa harus menggunakan pelabelan khusus.
Jalur Teknokratik Singapura: Negara ini secara sadar membangun kepemimpinan nasionalnya dari rahim militernya (Singapore Armed Forces). Perwira tinggi yang teruji secara intelektual dan kepemimpinan operasional, seperti George Yeo, Teo Chee Hean, hingga Lee Hsien Loong, ditransisikan secara mulus ke dalam Partai Tindakan Rakyat (PAP) dan parlemen. Mereka membawa disiplin militer dan pandangan geostrategis ke dalam birokrasi sipil, menghasilkan pemerintahan yang sangat efisien dan berwawasan jauh ke depan.
Amerika Serikat dan Supremasi Sipil yang Dipandu Militer: Meskipun menerapkan kontrol sipil yang ketat, mesin birokrasi pertahanan, intelijen, dan luar negeri AS tidak pernah lepas dari campur tangan para jenderal purnawirawan. Posisi kunci seperti Menteri Pertahanan atau Penasihat Keamanan Nasional secara reguler diisi oleh tokoh militer yang telah menguasai teater operasi global, memastikan bahwa kebijakan luar negeri tetap berpijak pada realitas ancaman nyata.
Mengembalikan Nalar Negarawan ke Jantung Negara
Gagasan ini bukanlah seruan untuk mengembalikan hegemoni masa lalu atau menghidupkan kembali “Dwi Fungsi” dalam bentuk lamanya. Ini adalah panggilan untuk realisme strategis. Mengelola wilayah sekompleks Nusantara—dari menjaga konektivitas maritim hingga menavigasi turbulensi geopolitik—membutuhkan ketegasan, integritas, dan penguasaan lapangan.
Sistem ketatanegaraan Indonesia perlu mencari jalan tengah yang elegan. Harus ada mekanisme meritokrasi dan jalur transisi institusional yang memungkinkan perwira militer yang memiliki kapasitas intelektual dan operasional unggul untuk ditugaskan di pos-pos pemerintahan, kementerian strategis, maupun fungsi legislasi.
Politik memang terlalu serius untuk hanya diserahkan kepada para politisi. Sudah saatnya anatomi tata negara kita kembali diisi oleh para prajurit-negarawan yang berani berpikir untuk keabadian Republik, bukan hanya untuk pemilu berikutnya.
Yasyi Hill, 21 Juni 2026
