Pajak dan Korupsi: Dua Sisi yang Menentukan Masa Depan Bangsa
Oleh: Albar Sentosa Subari – Pengamat Hukum dan Sosial
Pajak dan korupsi merupakan dua istilah yang memiliki makna berbeda, tetapi dalam praktik penyelenggaraan negara keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Pajak adalah salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sementara itu, korupsi merupakan kejahatan yang menggerogoti keuangan negara serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Dalam negara yang dikelola secara baik, penerimaan pajak yang optimal serta pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel akan menjadi indikator tata kelola pemerintahan yang sehat. Pada akhirnya, kondisi tersebut akan bermuara pada meningkatnya kesejahteraan rakyat sebagaimana tujuan bernegara yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sebaliknya, apabila penerimaan negara yang bersumber dari pajak justru banyak mengalami kebocoran akibat praktik korupsi, maka tujuan pembangunan akan sulit diwujudkan. Dampaknya bukan hanya pada terganggunya pembangunan, tetapi juga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Belakangan ini beredar sebuah video pernyataan Prof. Dr. Mahfud MD yang mengutip hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Cirebon. Dalam pernyataannya disebutkan bahwa masyarakat tidak perlu membayar pajak apabila pemerintah tidak bersungguh-sungguh memberantas korupsi. Menurut Mahfud MD, penyampaian pendapat tersebut bukan merupakan tindak pidana, melainkan bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi, khususnya Pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Terlepas dari pro dan kontra terhadap pendapat tersebut, penulis memandang bahwa pernyataan itu lahir dari keprihatinan atas kondisi bangsa saat ini. Hampir setiap hari masyarakat disuguhi pemberitaan mengenai penangkapan maupun proses persidangan pelaku tindak pidana korupsi, baik yang melibatkan pejabat di tingkat pusat maupun daerah. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan pun tidak sedikit.
Dana yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat, justru mengalir ke kantong-kantong pribadi para koruptor. Akibatnya, cita-cita mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadilan menjadi semakin sulit dicapai.
Apabila kebocoran anggaran terus dibiarkan, maka ibarat sebuah kapal yang berlayar di tengah samudra dengan lambung yang terus bocor, lambat laun kapal tersebut akan tenggelam. Demikian pula sebuah negara. Apabila korupsi tidak dihentikan secara serius, maka kerugian yang ditanggung bangsa akan semakin besar.
Oleh karena itu, kebocoran tersebut harus segera diperbaiki. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada praktik tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. Siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus diproses sesuai hukum yang berlaku.
Di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap rupiah uang pajak benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Pengelolaan anggaran negara harus berpegang pada prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Masyarakat tentu berharap pengorbanan mereka dalam membayar pajak tidak berakhir sia-sia akibat praktik korupsi yang terus berulang. Sebab apabila uang pajak terus dikorupsi, maka akan tercipta sebuah lingkaran persoalan yang tidak pernah berakhir.
Karena itu, setiap kebijakan pemerintah hendaknya didasarkan pada kajian yang matang, sehingga pelaksanaannya tidak berhenti di tengah jalan akibat lemahnya perencanaan. Kebijakan yang tidak dirancang secara cermat pada akhirnya akan merugikan negara maupun masyarakat.
Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, berbagai persoalan mendasar, terutama pemberantasan korupsi dan perbaikan tata kelola keuangan negara, harus menjadi prioritas utama.
Dengan demikian, cita-cita mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, serta mampu menghadirkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia dapat benar-benar diwujudkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Artikel ini kini lebih runtut, menggunakan bahasa yang lebih formal dan layak dimuat di media massa, tanpa mengubah pokok pikiran penulis.
