Paradoks Indonesia Emas 2045: Erosi Kedaulatan dan Krisis Harapan
Oleh: Rosihan Arsyad – Ketua Dewan Redaksi
Di tengah gegap gempita retorika “Indonesia Emas 2045”, sebuah gejala sosial yang sunyi namun mengkhawatirkan justru mengemuka: meningkatnya ekspresi pesimisme generasi muda yang belakangan diringkas dalam semboyan populer—“kabur dulu aja.” Frasa ini bukan sekadar kelakar digital, melainkan artikulasi psikologis dari kegelisahan struktural. Ia merefleksikan krisis kepercayaan terhadap kemampuan negara untuk menghadirkan masa depan yang adil dan menjanjikan.
Pertanyaan mendasarnya menjadi mendesak: apakah Indonesia benar-benar berada di jalur menuju negara maju yang berdaulat, atau justru terjebak dalam paradoks pembangunan—tumbuh tanpa pemerataan, stabil tanpa mobilitas, dan berdaulat secara formal namun rapuh secara operasional?
Antara Mandat Konstitusi dan Realitas
Jika merujuk pada Pembukaan UUD 1945, mandat negara sesungguhnya sangat jelas: melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini adalah desain normatif dari sebuah welfare nation-state (negara kesejahteraan) yang tidak hanya menjaga kedaulatan teritorial, tetapi juga menjamin keadilan sosial.
Namun, lebih dari tujuh dekade pasca-kemerdekaan, jarak antara norma dan realitas masih menganga. Rasio pajak Indonesia stagnan di kisaran 10–11 persen terhadap PDB, jauh di bawah standar negara kesejahteraan modern yang berada di atas 25 persen. Ketimpangan yang tercermin dalam rasio Gini di angka 0,38 menunjukkan distribusi kekayaan yang belum inklusif. Di saat yang sama, sekitar 55–60 persen tenaga kerja masih berada di sektor informal, mencerminkan rapuhnya basis ekonomi produktif nasional.
Data ini mengindikasikan satu hal fundamental: negara belum memiliki kapasitas fiskal dan struktural yang memadai untuk menjalankan fungsi redistributifnya. Proyek welfare state kita masih tertatih pada tahap embrional.
Ujian bagi Kohesi Nasional
Dalam perspektif Benedict Anderson, bangsa adalah imagined community (komunitas terbayang). Namun, imajinasi kolektif ini membutuhkan pengalaman material yang mengikat. Di sinilah pemikiran Ernest Renan relevan: bangsa adalah “plebisit harian”—sebuah kehendak untuk terus hidup bersama.
Masalahnya, kehendak itu kini sedang diuji. Ketika kelompok kelas menengah dan generasi muda dihadapkan pada mobilitas sosial yang stagnan, biaya pendidikan dan perumahan yang meroket, serta akses pekerjaan berkualitas yang terbatas, maka “plebisit harian” itu mulai melemah. Identitas kebangsaan berisiko tergerus oleh kalkulasi rasional individual tentang di mana peluang hidup yang lebih baik tersedia. Fenomena “kabur dulu aja” adalah manifestasi langsung dari rasionalitas tersebut.
Paradoks Kedaulatan: Ruang Udara dan Hukum Internasional
Optimisme menuju 2045 sering kali bertumpu pada proyeksi demografi dan ukuran ekonomi semata. Namun, kalkulasi tanpa fondasi kedaulatan yang mutlak adalah sebuah kerapuhan.
Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menegakkan kedaulatannya, dan hal ini paling nyata terlihat dalam pengelolaan ruang udara serta perjanjian pertahanan. Ketidaktegasan posisi kita tampak dalam pendelegasian kendali Flight Information Region (FIR) dari ketinggian 0 hingga 37.000 kaki. Di atas kertas, hal ini mungkin dikemas sebagai pendelegasian kendali administratif. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini sangat mengurangi kedaulatan negara karena Indonesia tidak memiliki kebebasan mutlak dalam menggunakan ruang udara di atas wilayah laut teritorial dan laut kepulauan kita sendiri.
Kondisi ini diperberat oleh Perjanjian Kerja Sama Pertahanan (DCA) yang sangat berat sebelah. Perjanjian tersebut secara efektif memperbolehkan negara tetangga dan sekutunya menggunakan ruang udara Indonesia, baik untuk manuver maupun live firing (latihan tembak tempur), tanpa imbal balik strategis apa pun bagi Jakarta.
Lebih jauh, kedaulatan operasional yang dikompromikan ini terjadi bersamaan dengan ratifikasi perjanjian ekstradisi yang juga menyisakan celah besar. Perjanjian ekstradisi tersebut hanya berlaku surut dalam waktu yang relatif singkat. Konsekuensinya, Indonesia mungkin bisa membawa pulang para pelaku kejahatan ekonomi, namun tanpa adanya jaminan mutlak terhadap pengembalian aset-aset negara yang telah dirampok.
Di era modern, ketika dominasi raksasa teknologi menguasai aliran data nasional, tantangan kedaulatan ini menjadi semakin kompleks. Tanpa kontrol atas sumber daya fisik ruang udaranya dan otonomi ranah digitalnya, negara kehilangan kapasitas fiskal sekaligus legitimasi politiknya di mata warga negara.
Erosi Kepercayaan dan Krisis Harapan
Tidak ada pembahasan serius tentang masa depan Indonesia yang bisa mengabaikan isu korupsi dan oligarki. Korupsi bukanlah sekadar pelanggaran hukum administratif, melainkan mekanisme ekstraksi sistemik yang mengalihkan sumber daya dari publik ke privat. Praktik ini melahirkan dual state: negara formal yang beroperasi berdasarkan hukum, dan negara informal yang dikendalikan oleh jejaring oligarki.
Dalam ekosistem seperti ini, bonus demografi yang digadang-gadang dapat berbalik menjadi demographic burden (beban demografi). Semboyan “kabur dulu aja” adalah indikator awal dari ancaman brain drain. Negara-negara maju kini secara agresif membuka jalur migrasi untuk tenaga kerja terampil. Dalam kompetisi global ini, loyalitas nasional bukan lagi jaminan penentu; yang menjadi panglima adalah rasionalitas ekonomi.
Langkah Transformasi
Untuk menghindari jebakan retorika, Indonesia membutuhkan transformasi struktural. Pertama, penguatan kapasitas fiskal melalui peningkatan rasio pajak yang signifikan. Kedua, reindustrialisasi berbasis nilai tambah yang menyeluruh, bukan sekadar hilirisasi komoditas tertentu.
Ketiga, reformasi penegakan hukum antikorupsi yang independen. Keempat, investasi besar-besaran pada human capital sebagai pilar pertahanan strategis. Kelima, penegakan kedaulatan holistik—merebut kembali otonomi operasional secara nyata, baik di ruang udara, perairan kepulauan, maupun kedaulatan data.
Indonesia Emas 2045 bukanlah keniscayaan historis, melainkan kemungkinan politik yang hanya bisa diwujudkan melalui keputusan strategis yang berani. Jika negara terus gagal menghadirkan keadilan dan menjaga kedaulatannya secara utuh, gagasan 2045 akan layu sebagai slogan kosong, sementara generasi mudanya akan memilih jalan lain.
Pertanyaannya teramat sederhana namun menentukan nasib sejarah: apakah Indonesia 2045 akan menjadi rumah yang layak untuk terus diperjuangkan, atau sekadar tempat yang pada akhirnya ditinggalkan?
