Minyak Bumi dan Nasib Republik: Ketika Sumur Menua Waktu Terus Berjalan

Minyak Bumi dan Nasib Republik: Ketika Sumur Menua dan Waktu Menagih

Oleh: Bangun Lubis – Pemimpin Redaksi

> _”Minyak bumi pernah jadi darah Indonesia. Kini ia tinggal nadi yang lemah, tapi kita masih berharap ia bisa memompa jantung ekonomi untuk terakhir kalinya.”_

Ada masa ketika Indonesia bicara di OPEC dengan dada tegak. Tahun 1970-an, sumur Minas menyembur 400 ribu barel sehari sendirian. Rokan adalah mahkota. Duri adalah nadi. Dari Cepu sampai Tarakan, dari Sorong sampai Natuna, bumi kita seperti tak pernah lelah mengeluarkan cairan hitam yang dunia sebut emas. Petrodolar membiayai Repelita, membangun SD Inpres di pelosok, membuka jalan Trans-Sumatra, dan menyubsidi bensin sehingga angkot bisa keliling kota dengan ongkos receh. Minyak bukan sekadar komoditas. Ia adalah mitos pembangunan.

Hari ini mitos itu retak. Lifting minyak 2026 ditarget 635 ribu barel per hari, separuh dari konsumsi harian. Selisihnya kita beli dari Timur Tengah, dari Afrika, dari mana saja yang mau jual. Setiap kapal tanker yang bersandar di Cilacap adalah pengingat bahwa kita telah berubah dari raja menjadi pembeli. Dan pembeli tidak pernah menentukan harga.

Yang menyakitkan bukan sekadar angka. Yang menyakitkan adalah kesadaran bahwa kita menua bersama sumur-sumur kita. Lapangan Rokan ditemukan 1941. Minas 1944. Duri 1941. Mereka sudah melewati Perang Dunia, melewati Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, dan kini menyongsong Indonesia Emas dengan napas tersengal. Teknologi _Enhanced Oil Recovery_ dengan injeksi uap sudah dilakukan di Duri sejak 1985, terpanjang di dunia. Tapi hukum alam tidak bisa dilawan. Tekanan reservoir turun, kadar air naik, minyak makin malas keluar. Insinyur menyebutnya _natural decline_. Bahasa jujurnya: tua.

Karena tua itulah, investasi menjadi kata kunci. Untuk menahan laju penurunan satu persen saja, SKK Migas menghitung perlu satu miliar dolar setiap tahun. Untuk naik satu persen, butuh tiga sampai empat miliar. Sementara realisasi investasi hulu 2025 hanya di kisaran 5,7 miliar dolar, jauh dari masa jaya 2014 yang sempat menyentuh dua belas miliar. Modal lari bukan karena bumi kita kosong. Modal lari karena ia mencari kepastian. Dan kepastian adalah barang langka di republik ini.

Kepastian itu pertama kali retak di meja regulasi. Industri migas hidup dari kontrak panjang, dua puluh sampai tiga puluh tahun. Tapi aturan main kita berganti lebih cepat dari musim. Dari sistem _Cost Recovery_ yang dituduh boros, kita pindah ke _Gross Split_ yang katanya sederhana. Lalu ketika investor mengeluh bagi hasilnya kekecilan, kita tambahkan lagi insentif, lalu revisi lagi, lalu tunda lagi. Di ruang rapat Houston atau London, Indonesia disebut _moving target_. Di dunia yang bergerak ke energi hijau, tak ada yang mau menembak target yang terus bergerak.

Regulasi yang berubah-ubah itu berkelindan dengan birokrasi yang lambat. Untuk memulai seismik, perusahaan bisa menunggu dua tahun izin keluar dari KLHK, KKP, Pemda, hingga Pangdam. Untuk mulai ngebor, izinnya terpisah lagi. Di Malaysia, proses yang sama selesai dalam satu kuartal. Waktu adalah biaya. Dan dalam bisnis berisiko tinggi seperti migas, biaya waktu bisa membunuh proyek sebelum sumur pertama dibor. Maka jangan heran kalau Cukong Besar lebih memilih Guyana, lebih memilih Namibia, lebih memilih lepas pantai Afrika yang memberi konsesi tiga puluh tahun dengan pajak rendah dan izin cepat. Bumi boleh tua, tapi birokrasi tidak boleh lebih tua.

Lalu datang gelombang ketiga: transisi energi. Bank-bank di Eropa menutup pintu untuk proyek minyak baru. Dana pensiun global mencoret emiten fosil dari portofolio. Kampus-kampus melahirkan insinyur yang lebih fasih bicara _carbon capture_ ketimbang _reservoir engineering_. Indonesia terjepit. Di satu sisi kita butuh minyak untuk menggerakkan truk, kapal, dan pesawat hari ini. Di sisi lain kita dituntut menutup sumur demi langit yang bersih esok hari. Kita tidak bisa memilih. Terlalu cepat meninggalkan minyak, APBN jebol dan industri mati. Terlalu lama berpelukan dengan minyak, kita dikucilkan dari pendanaan dan teknologi. Jalan tengahnya tipis sekali: gunakan minyak yang ada untuk membiayai transisi, bukan untuk membiayai subsidi yang bocor.

Padahal di perut laut, harapan itu masih ada. Masela di Laut Arafura menyimpan sepuluh koma tujuh triliun kaki kubik gas. Inpex dan Shell sudah menghabiskan dua dekade di sana, tapi _final investment decision_ tak kunjung turun. Rebutan apakah kilangnya di darat atau di laut menghabiskan umur. Sementara itu, Andaman di lepas pantai Aceh memberi kejutan. Mubadala dan Harbour Energy mengumumkan penemuan besar pada 2023 dan 2024, total potensi mendekati enam triliun kaki kubik. Dunia melirik karena lokasinya strategis, dekat Selat Malaka, dekat pasar. Tapi investor yang sama juga berbisik: _fiscal term_ Indonesia masih kalah menarik dibanding Vietnam atau Malaysia. Mereka tidak minta disubsidi. Mereka hanya minta kepastian bahwa kalau berhasil, mereka boleh menikmati hasilnya.

Di timur, ada Warim di Papua. Angka potensinya bikin merinding: dua puluh lima miliar barel ekuivalen minyak dan gas. Tapi ia tidur di bawah hutan, di atas tanah adat, di dalam kawasan yang sebagian dilindungi. Antara kebutuhan energi dan mandat konservasi, kita belum menemukan kalimat yang mendamaikan. Dan selama kalimat itu belum ketemu, Warim akan tetap jadi angka di atas kertas.

Semua tarik-menarik di hulu itu bermuara ke APBN. Di atas kertas, penerimaan negara dari minyak dan gas 2026 ditarget seratus sembilan puluh triliun rupiah. Itu enam setengah persen dari total pendapatan. Kecil dibanding masa lalu, tapi masih signifikan. Masalahnya ada di sisi belanja. Sekali harga minyak menyentuh sembilan puluh dolar per barel, belanja subsidi energi dan kompensasi ke Pertamina-PLN bisa melompat ke tiga ratus lima puluh triliun. Negara terima seratus sembilan puluh, keluar tiga ratus lima puluh. Defisit seratus enam puluh triliun hanya dari satu komoditas. Inilah yang disebut kutukan sumber daya: ketika yang dulu memberi makan, kini menggerogoti.

Pertamina menjadi titik temu semua dilema itu. Sebagai badan usaha, ia dituntut untung, ekspansi ke hulu global, bahkan IPO. Sebagai kepanjangan tangan negara, ia ditugasi menjual Pertalite sepuluh ribu rupiah ketika harga keekonomian sudah empat belas ribu. Selisihnya ditutup kompensasi dari APBN. Tapi kompensasi sering telat enam sampai sembilan bulan. _Cash flow_ Pertamina seret, lalu ia tunda bayar ke kontraktor, lalu kontraktor tunda pengeboran, lalu lifting turun lagi, lalu impor naik lagi. Lingkaran itu berputar, dan yang membayar di ujung adalah rakyat, entah lewat pajak, entah lewat inflasi, entah lewat utang.

Lalu bagaimana keluar dari lingkaran ini? Jawabannya tidak populer, karena semua jawaban yang benar memang jarang populer.

Yang pertama adalah memerdekakan sumur tua. Sebagian besar lapangan uzur kita dipegang Pertamina dengan skema _cost recovery_. Padahal teknologi _EOR_ butuh risiko dan kecepatan yang kadang hanya dimiliki swasta. Beri mereka insentif agresif: pajak nol persen selama lima tahun pertama, bagi hasil yang membuat mereka mau bakar uang di awal. Prinsipnya sederhana. Lebih baik negara mendapat sepuluh persen dari sesuatu yang hidup ketimbang empat puluh empat persen dari sesuatu yang mati.

Yang kedua adalah mengunci keputusan di Masela dan Andaman. Cukup sudah perdebatan lokasi kilang. Presiden perlu memotong rantai birokrasi dengan satu kalimat: izin selesai enam bulan, _fiscal term_ kita samakan dengan yang terbaik di ASEAN. Sekali Exxon, Total, atau Petronas pergi, mereka tidak akan kembali dalam dua puluh tahun. Kepercayaan adalah sumur yang paling mahal, dan sekali kering, tidak bisa di-_fracking_.

Yang ketiga adalah menyelamatkan APBN dari dirinya sendiri. Subsidi energi harus berubah dari subsidi barang menjadi subsidi orang. Harga BBM biarkan mengapung mengikuti pasar, tapi nelayan, petani, sopir angkot mendapat _direct cash transfer_ yang cukup. Dengan begitu, Pertamina tidak berdarah, APBN tidak ditipu oleh mobil pribadi yang menenggak Pertalite, dan harga menjadi sinyal yang jujur. Sakit? Pasti. Tapi menipu diri sendiri lebih sakit, dan tagihannya datang dengan bunga.

Yang keempat adalah jujur kepada publik. Era bensin murah sudah selesai. Anak-anak kita akan membeli bensin dua puluh ribu rupiah seliter, entah lima tahun lagi atau sepuluh tahun lagi. Tugas negara bukan menyembunyikan kenyataan itu, melainkan menyiapkan bantalannya: transportasi publik yang manusiawi, kereta yang tepat waktu, bus listrik yang sampai ke desa, sekolah dan rumah sakit yang gratis sehingga uang rakyat tidak habis di pompa bensin. Transisi energi bukan sekadar mengganti minyak dengan listrik. Transisi energi adalah mengganti kebohongan dengan kejujuran.

Dan di atas semua itu, kita butuh narasi baru tentang minyak. Selama puluhan tahun kita memperlakukannya sebagai sapi perah. Kita pompa, kita jual, kita bakar, lalu kita minta lagi. Kita lupa bahwa minyak adalah modal, bukan pendapatan. Modal harus diinvestasikan, bukan dihabiskan. Norwegia memasukkan semua uang minyaknya ke _sovereign wealth fund_ dan hanya memakai hasilnya. Kita memasukkan semua uang minyak ke APBN dan menghabiskannya untuk belanja rutin. Ketika minyak habis, kita tidak punya apa-apa kecuali kenangan.

Kini waktu kita tinggal dua dekade. Dua dekade untuk menggunakan sisa minyak sebagai tangga, bukan sebagai kasur. Dua dekade untuk mengubah insinyur perminyakan menjadi insinyur geothermal, untuk mengubah kilang menjadi pabrik _biofuel_, untuk mengubah pipa gas menjadi jaringan hidrogen. Dua dekade untuk memastikan bahwa ketika sumur terakhir ditutup, kita sudah punya sumber penghidupan lain yang tidak bergantung pada belas kasihan gurun di Timur Tengah.

Minyak bumi tidak akan menyelamatkan Indonesia. Tapi ia bisa memberi kita waktu. Dan waktu adalah satu-satunya komoditas yang tidak bisa dibeli dengan dolar, tidak bisa diimpor dengan tanker, tidak bisa dinegosiasikan di OPEC. Waktu hanya bisa digunakan, atau disia-siakan.

Kalau kita gunakan, dua puluh tahun dari sekarang anak cucu kita akan membaca sejarah: dulu nenek moyangnya kaya karena minyak, lalu hampir bangkrut karena lengah, lalu bangkit karena akal. Kalau kita sia-siakan, mereka akan membaca sejarah yang sama, tapi berhenti di bab “hampir bangkrut”.

Sumur boleh menua. Bangsa tidak boleh.

_Data dalam tulisan ini dihimpun dari: Laporan Tahunan SKK Migas 2025, Nota Keuangan RAPBN 2026, Outlook Energi Indonesia Dewan Energi Nasional 2025, Rystad Energy, dan Laporan Keuangan Pertamina 2025._