Indonesia Tidak untuk Dijual: Menenun Kembali Kekuatan Bangsa dari Akar Rumput
Indonesia Tidak untuk Dijual: Menenun Kembali Kekuatan Bangsa dari Akar Rumput
Oleh: Rosihan Arsyad – Ketua Dewan Redaksi Wartawan Indonesia
Laporan Bloomberg pada awal Juni 2026 ini mendarat seperti hantaman godam: investor global tengah melakukan aksi “Sell Indonesia”.
Fakta di lapangan tidak bisa dibantah. Indeks saham acuan merosot 36%, lebih dari US$4,8 miliar modal asing kabur dari pasar obligasi, dan Rupiah tersungkur menembus batas psikologis Rp18.000 per dolar AS.
Bagi banyak orang, ini adalah indikator teknis. Namun bagi mereka yang memahami anatomi bernegara, ini adalah alarm bahaya berintensitas tinggi. Pesan dari pasar global sangat jelas: mereka kehilangan kepercayaan terhadap arah kebijakan negara yang semakin intervensionis, populis, namun kehilangan pijakan rasionalitas fiskalnya.
Pertanyaannya, mengapa krisis kepercayaan ini terjadi, dan siapa yang harus bertanggung jawab?
Jawabannya terletak pada tragedi hening di pusat kekuasaan. Sebuah negara demokrasi yang sehat membutuhkan checks and balances. Namun saat ini, arsitektur politik kita telah menjelma menjadi sebuah monolit yang kedap suara. Kekuatan-kekuatan penyeimbang—partai politik, lembaga legislatif, pers, hingga institusi penjaga pilar negara—telah terkooptasi ke dalam satu orbit kekuasaan. Semuanya bernaung di bawah tenda kompromi elit, ikut menikmati “dividen” dan privilese dari pusaran kekuasaan.
Ketika ruang kendali negara dikuasai oleh komando tunggal yang enggan mendengar pandangan berbeda, krisis adalah keniscayaan. Kebijakan raksasa digulirkan tanpa rem, menabrak realitas. Elit memaksakan ilusi bahwa semua program strategis—bahkan urusan hajat hidup orang banyak—membutuhkan economies of scale (skala ekonomi) yang ditopang oleh utang luar negeri dan sentralisasi.
Padahal, prinsip economies of scale hanya relevan untuk industri padat modal berteknologi tinggi. Memaksakan kerangka sentralistik untuk program kerakyatan adalah bunuh diri fiskal di tengah melambungnya biaya pinjaman negara. Dan di mana dampak paling destruktif dari ilusi ini meledak? Di tingkat akar rumput. Rakyat kembali dipaksa menjadi shock absorber, menanggung beban inflasi, tergerusnya daya beli, dan himpitan ekonomi yang mencekik. Kasihan rakyat, yang tidak ikut memutar kemudi, namun harus menanggung karamnya kapal.
Jalan Keluar: Membangun Benteng dari Desa
Indonesia tidak untuk dijual, dan masa depan Republik ini tidak boleh didikte oleh kepanikan di lantai bursa New York atau ketakutan para pemegang obligasi. Jika institusi di tingkat atas telah lumpuh dan gagal memberikan sabuk pengaman, maka pertahanan sejati harus dibangun secara organik dari bawah. Ketahanan nasional yang sesungguhnya tidak terletak pada cadangan devisa bank sentral, melainkan pada ketangguhan sirkulasi ekonomi dan kohesi sosial di tingkat desa.
Bagaimana kita mengeksekusinya? Melalui mobilisasi semesta yang melibatkan seluruh elemen organik masyarakat.
Pertama, desentralisasi ekonomi yang radikal. Uang negara hanya bermanfaat jika ia berputar, dan putaran paling efisien terjadi di tangan rakyat. Program-program strategis tidak perlu diserahkan kepada konglomerasi raksasa. Biarkan Rp15.000 untuk kebutuhan pangan dan gizi disalurkan langsung ke keluarga. Ketika satu kampung berbelanja pada pemasok lokal dan petani di desanya sendiri, economic of scale kerakyatan akan tercipta secara otomatis. Ini adalah rantai pasok yang kebal terhadap fluktuasi dolar.
Kedua, revitalisasi dan pelibatan penuh struktur akar rumput. Pemerintah daerah hingga perangkat desa harus menjadi garda terdepan, bukan sekadar perpanjangan tangan birokrasi pusat.
PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dan Posyandu harus dihidupkan kembali sebagai ujung tombak pertahanan gizi dan ketahanan keluarga. Mereka adalah mata dan telinga negara yang paling tahu kondisi perut rakyatnya.
Puskesmas tidak boleh hanya menjadi balai pengobatan pasif, melainkan pusat komando kesehatan komunal yang proaktif memastikan standar hidup masyarakat tetap terjaga di tengah krisis.
Ketiga, mengembalikan roh pengabdian aparatur teritorial. Babinsa (Bintara Pembina Desa) dan Bhabinkamtibmas harus berdiri tegak di samping rakyat, bertindak sebagai fasilitator kohesi sosial dan pelindung ketahanan pangan lokal, bukan menjadi alat kooptasi apalagi instrumen represi kekuasaan. Kehadiran mereka di tengah masyarakat harus memberikan rasa aman, memastikan distribusi keadilan ekonomi berjalan tanpa intervensi tengkulak atau elit lokal yang korup.
Panggilan untuk Kohesi Sosial
Di tengah badai ekonomi dan kelumpuhan struktur elit, satu-satunya jangkar yang bisa menyelamatkan bangsa ini adalah kohesi sosial. Ini adalah seruan bagi seluruh masyarakat Indonesia: saatnya merapatkan barisan, menghidupkan kembali lumbung-lumbung desa, memperkuat solidaritas bertetangga, dan membangun kemandirian lokal.
Ketika uang kita berputar di lingkungan kita sendiri, ketika kesehatan warga dijaga oleh komunitasnya sendiri, dan ketika keamanan desa dikawal bersama, kita sedang membangun sebuah benteng yang tidak bisa ditembus oleh krisis moneter mana pun.
Indonesia terlalu besar untuk digadaikan pada sentimen pasar asing, dan terlalu berharga untuk dibiarkan tenggelam oleh pragmatisme elitenya sendiri. Kekuatan kita tidak pernah berada di atas kertas obligasi; kekuatan kita selalu dan akan terus berada di urat nadi rakyat yang menolak untuk menyerah.
Yasyi Hill, 7 Juni 2026
