Konflik Houthi-Saudia:Ketika Konflik Lokal Menjadi Pertarungan Geopolitik
Oleh : Ifah Rasyidah (Praktisi Pendidikan, Pemerhati Masalah Sosial dan Politik)
Secara kronologis, perang saudara Yaman dalam bentuk konflik yang sekarang berlangsung mulai mengalami eskalasi besar pada 2014. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), konflik antara Houthi, pemerintah Yaman, dan kelompok bersenjata lainnya meningkat pada pertengahan 2014. Pada September 2014, Houthi dan pasukan yang bersekutu dengannya mengambil alih Sana’a. Upaya politik kemudian gagal menghentikan eskalasi. Pada 26 Maret 2015, Arab Saudi memimpin koalisi militer untuk melakukan intervensi setelah Presiden Abd Rabbuh Mansour Hadi sebagai pemerintah resmi Yaman meminta bantuan untuk mengembalikan pemerintahannya.
Saudi melihat penguatan Houthi sebagai ancaman keamanan di perbatasannya sekaligus sebagai perluasan pengaruh Iran. Sebaliknya, Houthi memandang intervensi Saudi sebagai agresi terhadap Yaman. Konflik domestik kemudian berubah menjadi pertarungan regional.
Perang Yaman sering dipahami secara sederhana sebagai perang antara Houthi dan Arab Saudi. Bukan sekedar konflik politik domestik, perebutan kekuasaan, persaingan regional Saudi-Iran. Tetapi kepentingan Amerika Serikat dan keamanan Israel dalam konflik ini, hingga pertarungan pengaruh atas jalur strategis Laut Merah dan Selat Bab el-Mandeb yang merupakan jalur perdagangan internasional yang sangat strategis.
Houthi dan Iran
Houthi memiliki akar lokal di Yaman dan berhubungan dengan Syiah Zaidiyah. Karena itu, menyebut Houthi semata-mata sebagai “Sahabat Iran” dengan kesamaan sekte sepertinya terlalu menyederhanakan persoalan. Tetapi, hubungan militer dan strategis antara Houthi dan Iran memang nyata.
Analisis Council on Foreign Relations menyebut Iran memberikan dukungan berupa senjata, pelatihan, dan intelijen kepada Houthi. Dukungan tersebut membantu meningkatkan kemampuan rudal dan drone Houthi. Namun, sejumlah analis juga membedakan Houthi dari kelompok yang sepenuhnya dikendalikan Iran karena Houthi mempunyai kepentingan dan agenda politik sendiri.
Dengan demikian, lebih tepat melihat hubungan tersebut sebagai “pertemuan kepentingan antara Houthi dan Iran”, Houthi memperoleh kemampuan militer dan dukungan strategis, sedangkan Iran memperoleh mitra regional yang mampu memberikan tekanan terhadap lawan-lawannya.
Pada September 2026, Reuters melaporkan pertukaran serangan kembali terjadi antara Saudi dan Houthi, sementara serangan terhadap infrastruktur minyak Saudi meningkatkan kekhawatiran mengenai keamanan energi regional. Lebih dari 100.000 warga Yaman dilaporkan terdampak oleh perpindahan penduduk dalam eskalasi terbaru tersebut.
Lalu di mana posisi Saudi, AS dan Israel?
Saudi Arabia mempunyai kepentingan langsung terhadap stabilitas Yaman. Yaman berbatasan dengan Saudi di wilayah Selatan dan memiliki posisi strategis di jalur Laut Merah.
Bagi Saudi, keberadaan kekuatan bersenjata yang bermusuhan di perbatasan merupakan ancaman keamanan. Karena itu Saudi mendukung pemerintahan Yaman dan memimpin intervensi militer sejak 2015 dan menjadikan Houthi sebagai lawan politik.
Namun perang tersebut tidak menghasilkan penyelesain konkrit. Sebaliknya, konflik menyebabkan kehancuran besar dan krisis kemanusiaan. PBB sendiri berulang kali menegaskan bahwa tidak ada solusi militer semata untuk krisis Yaman dan mendorong penyelesaian politik yang dipimpin oleh rakyat Yaman.
Keterlibatan Amerika Serikat berkembang mengikuti kepentingan strategisnya di kawasan Timur Tengah. Laut Merah dan Bab el-Mandeb merupakan kawasan jalur perdagangan internasional yang sangat penting menjadi incaran Amerika Serikat demi kepentingan globalnya.
Amerika Serikat kemudian melakukan operasi militer terhadap target Houthi pada 12 Januari 2024 dengan alasan melindungi pelayaran dan kebebasan navigasi. Israel sendiri juga melakukan serangan terhadap sasaran di wilayah yang dikuasai Houthi. Dengan demikian, Yaman tidak lagi hanya menjadi arena perang internal, tetapi menjadi salah satu front dalam persaingan regional yang melibatkan Saudi, Israel dan Amerika Serikat. Maka konflik ini bukan sekedar konflik regional tetapi konflik geopolitik global.
Membaca Konflik Yaman dari Perspektif Islam
Seorang Muslim tentu tidak cukup hanya bertanya, “Houthi membela siapa?” atau “Saudi berpihak kepada siapa?” atau hanya berputar pada “ Sunni dan Syiah” .Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: Mengapa umat Islam yang memiliki akidah dan kiblat yang sama dapat terus terpecah dalam konflik kekuasaan dan kepentingan negara?
Islam memerintahkan kaum Muslim untuk menjaga persatuan dan menyelesaikan perselisihan berdasarkan hukum Allah. Allah berfirman:
“Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai.” (QS. Ali Imran: 103).
Karena itu seorang Muslim tidak seharusnya menjadikan nasionalisme, kepentingan dinasti, persaingan geopolitik, ataupun loyalitas kepada kekuatan asing sebagai ukuran utama dalam menentukan sikap terhadap sesama Muslim.
Ini bukan berarti setiap tindakan Houthi, Saudi, Iran, Amerika atau Israel otomatis dapat dibenarkan atau disalahkan hanya berdasarkan identitas kelompoknya. Tindakan harus dinilai berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku, bukan fanatisme kelompok Syiah dan Sunni.
Ketika umat Islam tidak memiliki sistem politik yang mampu menyatukan kepentingan mereka, konflik mudah dimasuki kekuatan eksternal. Negara-negara besar kemudian dapat memainkan kepentingannya melalui berbagai aktor lokal dan regional seperti Saudi dan Yaman.
Karena itu, gagasan tentang satu kepemimpinan politik bagi umat Islam dalam perspektif ideologis Islam bukan sekadar persoalan simbol persatuan atau jargon semata. Tetapi merupakan perkara mendesak yang harus segera diwujudkan. Agar umat Islam memiliki otoritas politik yang mampu mencegah pertikaian internal, menjaga keamanan wilayah Muslim, melindungi rakyat, dan mengambil keputusan berdasarkan hukum syariat, bukan menjadi arena perebutan pengaruh negara-negara besar seperti AS dan Isreal yang telah berhasil melakukan adu domba dalam internal umat Islam.
Ketika persatuan politik umat rapuh, konflik lokal dapat berubah menjadi perang proksi internasional. Yang menjadi korban akhirnya bukan hanya pemerintah atau kelompok bersenjata, tetapi rakyat biasa.
Maka sikap seorang Muslim adalah membangun kesadaran bahwa umat membutuhkan persatuan dalam satu kepemimpinan Islam untuk menyelesaian konflik, serta kepemimpinan politik yang mampu menghentikan perpecahan. Pentingnya persatuan politik umat agar negeri-negeri Muslim tidak terus menjadi papan catur bagi kekuatan lain.
