Melampaui Neraca Fiskal: Indonesia Tidak Bangkrut, Namun Fondasi Ekonomi Memanggil untuk Dikalibrasi
Kemampuan membayar utang esok hari tidak serta-merta menjamin ketahanan fondasi ekonomi
Melampaui Neraca Fiskal: Indonesia Tidak Bangkrut, Namun Fondasi Ekonomi Memanggil untuk Dikalibrasi
Oleh: Rosihan Arsyad – Ketua Dewan Redaksi
Baru-baru ini, diskursus publik dihangatkan oleh perdebatan mengenai “Tembok Utang 2026” dan kecemasan akan kebangkrutan negara.
Sebuah esai yang ditulis oleh Bangun Lubis, di media WartawanIndonesia.com, dengan sangat jernih telah membantu mendinginkan suasana, memberikan landasan data bahwa secara makroekonomi dan neraca fiskal, Indonesia jauh dari kata bangkrut. Dengan rasio utang di kisaran 38-40% terhadap PDB dan cadangan devisa yang cukup untuk membiayai lebih dari lima bulan impor, kapasitas negara untuk membayar kewajibannya (solvabilitas) masih terjaga.
Namun, membaca kesehatan ekonomi suatu bangsa tidak cukup hanya dengan melihat neraca kas dan tenggat waktu jatuh tempo. Kemampuan membayar utang esok hari tidak serta-merta menjamin ketahanan fondasi ekonomi kita sepuluh atau dua puluh tahun ke depan. Di sinilah diskursus harus dinaikkan levelnya: dari sekadar memperdebatkan “kuantitas utang” menjadi menakar “kualitas utang” dan efisiensi belanja negara.
Kualitas Utang dan Return on Investment
Batas aman rasio utang yang dipatok oleh undang-undang sering kali memberi rasa nyaman yang semu. Bagi negara dengan tax ratio (rasio pajak) di kisaran 10%, beban pembayaran bunga yang menyedot nyaris seperlima pendapatan negara adalah alarm bahwa ruang fiskal kita sesungguhnya sangat sesak.
Dalam kaidah ekonomi dasar, utang hanya dapat dibenarkan jika ia menghasilkan multiplier effect (dampak pengganda) dan return on investment yang lebih besar daripada biaya bunga yang ditanggung. Pembangunan infrastruktur masif selama satu dekade terakhir harus dievaluasi dengan tolok ukur ini. Infrastruktur seperti jalan tol atau transportasi publik di berbagai daerah hanya akan bernilai ekonomi jika ia secara nyata memangkas biaya logistik, mempermudah mobilitas barang, dan meningkatkan daya saing industri setempat. Jika infrastruktur dibangun tanpa basis perencanaan tata ruang yang presisi dan tidak mampu merangsang sentra produktivitas baru, ia berisiko menjadi beban pemeliharaan jangka panjang.
Biaya Peluang (Opportunity Cost) dan Efisiensi Berkelanjutan
Tantangan terbesar kita saat ini adalah bagaimana mengelola alokasi anggaran agar lebih berorientasi pada penciptaan nilai tambah, bukan sekadar konsumsi jangka pendek. Program-program jaring pengaman sosial, baik itu bantuan tunai maupun intervensi gizi nasional, memiliki niat yang mulia untuk menjaga daya beli dan kualitas SDM.
Kendati demikian, kita harus menghitung biaya peluangnya secara cermat. Dana masif yang dialokasikan untuk program-program tersebut idealnya diseimbangkan dengan investasi struktural: insentif untuk manufaktur tingkat lanjut, penelitian dan pengembangan (R&D), revitalisasi institusi pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja padat karya berbasis teknologi. Program sosial berskala raksasa juga mutlak membutuhkan purwarupa (prototype) yang matang dan efisiensi tingkat tinggi dalam rantai pasoknya agar manfaatnya optimal dan tidak membebani APBN.
Di sinilah efisiensi tata kelola diuji. Tanpa rantai pasok yang ringkas dan terukur, program berskala nasional sangat rentan terhadap inefisiensi alokasi.
Mengembalikan Peran Daerah dan Kearifan Lokal
Untuk mewujudkan efisiensi tersebut, pendekatan yang sepenuhnya sentralistis perlu ditinjau ulang. Sejarah panjang administrasi pemerintahan kita membuktikan bahwa efektivitas sebuah kebijakan publik sangat bergantung pada pemahaman atas medan dan demografi setempat.
Program-program strategis nasional tidak boleh menempatkan pemerintah daerah sekadar sebagai penonton. Keterlibatan aktif daerah, pemanfaatan logistik lokal, dan pengakuan terhadap kearifan lokal adalah kunci untuk menghindari rantai birokrasi yang panjang dan berbiaya tinggi. Desentralisasi operasional bukan berarti pusat kehilangan kendali, melainkan sebuah strategi cerdas untuk mendistribusikan beban kerja, mempercepat eksekusi, dan menekan potensi kebocoran anggaran.
Menata Sisi Pendapatan dan Korporasi Negara
Di sisi pendapatan, fondasi kita juga memerlukan pembenahan yang serius. Kekayaan sumber daya alam kita yang melimpah harus dikelola melampaui sekadar model bagi hasil atau sekadar menyewakan hak produksi kepada entitas komersial. Negara harus memastikan ada transfer teknologi dan industrialisasi hilir yang riil, sehingga nilai tambah terbesar dinikmati oleh perekonomian domestik.
Tujuan kita adalah menjadi bangsa yang tangguh
Demikian pula halnya dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Korporasi negara dibentuk untuk menjadi motor penggerak pembangunan pada sektor-sektor strategis. Untuk itu, BUMN mutlak harus dijalankan dengan prinsip meritokrasi dan efisiensi yang ketat. Kinerja manajemen harus diukur murni dari nilai tambah dan profitabilitas yang dihasilkan bagi negara, sehingga BUMN benar-benar menjadi aset penyangga perekonomian, bukan entitas yang secara terus-menerus mengandalkan Penyertaan Modal Negara (PMN).
Indonesia memang tidak bangkrut. Angka-angka makro kita masih tegak berdiri. Namun, tidak bangkrut bukanlah satu-satunya tujuan bernegara. Tujuan kita adalah menjadi bangsa yang tangguh, produktif, dan mandiri.
Untuk mencapai itu, kita harus berani membenahi fondasi ekonomi secara jujur. Menggeser paradigma dari belanja yang sekadar populer menjadi belanja yang produktif; dari sentralisasi yang birokratis menjadi kolaborasi yang menghargai kapasitas daerah; dan dari tata kelola yang sekadar menghabiskan anggaran menjadi tata kelola yang mengedepankan efisiensi tinggi. Fondasi inilah yang akan memastikan Indonesia bukan sekadar bertahan dari krisis, melainkan keluar sebagai kekuatan ekonomi yang diperhitungkan.
26 April 2026
