SANG PELINDUNG” ATAU ANCAMAN HEGEMONI BARU: Menggalang Poros Penyeimbang di Indo-Pasifik
“SANG PELINDUNG” ATAU ANCAMAN HEGEMONI BARU: Menggalang Poros Penyeimbang di Indo-Pasifik
Oleh: Laksda TNI Purn. Rosihan Arsyad
Dalam sebuah forum akademik di Asia Tenggara yang videonya sempat viral beberapa waktu lalu, Profesor Nguyen Van Thai dari Universitas Nasional Vietnam melontarkan sebuah pernyataan yang memicu gemuruh tepuk tangan. Ia berkata dengan lugas, “Hanya Tiongkok yang berani melawan Barat. Tanpa mereka, Asia pasti sudah terpecah belah sejak lama, dan kita tidak akan memiliki kepercayaan diri seperti sekarang.”
Sang Profesor berargumen bahwa ketahanan Tiongkok selama berabad-abad telah menjadi “penghalang” yang menahan laju mesin kolonialisme Barat—seperti Inggris di India, Belanda di Nusantara, dan Prancis di Vietnam—agar tidak sepenuhnya menelan jantung Asia. Di era modern, ia melihat posisi Tiongkok yang memimpin penolakan terhadap sanksi sepihak Barat dan meruntuhkan monopoli teknologi sebagai wujud nyata dari peran Big Brother yang mengayomi kemandirian bangsa Asia.
Kisah ini memang menghangatkan hati dan memberikan injeksi moral bagi sentimen anti-Barat. Namun, mari kita letakkan narasi ini di atas meja bedah geopolitik dan fakta sejarah.
Secara historis, pandangan bahwa Tiongkok adalah tameng fisik yang melindungi Asia Timur dan Tenggara dari kolonialisme keliru secara fundamental. Pada masa ekspansi brutal imperialisme Barat di abad ke-19 hingga awal abad ke-20, Tiongkok sendiri tengah terjerembap dalam masa yang mereka sebut sebagai Century of Humiliation (Abad Penghinaan). Dinasti Qing tak berdaya ketika wilayahnya dicabik-cabik, dipaksa menandatangani perjanjian-perjanjian tidak adil (unequal treaties), dan pelabuhannya dikuasai oleh Delapan Negara Aliansi.
Pada era tersebut, Tiongkok tidak mampu melindungi dirinya sendiri, apalagi menjadi barikade bagi Asia Tenggara. Di daratan Asia Tenggara, Thailand memang selamat dari penjajahan berkat kelenturan diplomasi dan pengorbanan sepertiga wilayahnya kepada Inggris dan Prancis. Namun, di kawasan kepulauan, Nusantara dan wilayah sekitarnya tetap jatuh dan ditaklukkan oleh kolonialisme Barat tanpa ada satu pun kekuatan Asia yang mampu memberikan perlindungan. Kala itu, Tiongkok paling jauh hanyalah memberikan teladan moral perlawanan, bukan perlindungan militer maupun politik.
Dilema Abad 21: Pelindung atau Penekan Baru?
Kini, pendulum sejarah telah berayun. Tiongkok telah bangkit menjadi raksasa ekonomi dan militer yang komprehensif. Diplomasi ekonominya melalui Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) dan RCEP memang berhasil memutus ketergantungan Asia terhadap dominasi pasar Barat.
Namun, pertanyaan strategisnya adalah: Apakah Tiongkok saat ini murni bertindak sebagai kekuatan yang mengayomi, atau sedang membangun dominasi sentralistik di kawasan?
Jawabannya terhampar jelas di perairan kita. Wajah Tiongkok yang ramah di meja perundingan perdagangan berbanding terbalik dengan manuver mereka di teater maritim. Perubahan postur militer mereka menjadi angkatan laut perairan biru (blue-water navy) yang didukung oleh klaim sepihak Ten-Dash Line telah berbenturan langsung dengan kedaulatan negara tetangga, mengabaikan UNCLOS 1982. Taktik zona abu-abu (gray zone tactics) yang menggunakan milisi maritim dan kapal Penjaga Pantai (Coast Guard) untuk menekan nelayan serta aparat di Filipina, Vietnam, Malaysia, dan di Laut Natuna Utara milik Indonesia, adalah bukti empiris bahwa kepentingan nasional Beijing berdiri di atas retorika persaudaraan Asia.
Ketika strategi Anti-Access/Area Denial (A2/AD) yang awalnya dirancang untuk menangkal intervensi Amerika Serikat ternyata juga diarahkan untuk mempersempit ruang yurisdiksi tetangganya sendiri, Tiongkok menampilkan wajah dominasi yang nyata. Karakteristik persaingan hari ini telah berubah drastis menjadi perebutan ruang maritim secara asimetris, penguasaan rantai pasok global, serta taktik memenangkan pengaruh melalui koersi ekonomi dan teknologi.
Menolak Terjebak: Arsitektur Penyeimbang Baru
Dalam lanskap geopolitik yang semakin terpolarisasi ini, apakah negara-negara Asia Timur dan Tenggara harus memilih pihak antara Washington dan Beijing?
Jawabannya adalah: Tidak. Memilih salah satu pihak berarti menggadaikan masa depan kawasan pada kehendak negara adidaya. Asia Tenggara memiliki pengalaman sejarah yang terlalu pedih untuk membiarkan nasibnya didikte oleh kekuatan eksternal mana pun. Ketergantungan asimetris pada Tiongkok sama berbahayanya dengan ketundukan buta pada standar ganda Barat.
Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Doktrin “Bebas Aktif” tidak boleh lagi diterjemahkan sekadar sebagai sikap netral yang pasif. Kebebasan membutuhkan kekuatan untuk dipertahankan, dan keaktifan membutuhkan instrumen daya tangkal (deterrence) yang riil. Di sinilah Indonesia harus mengambil inisiatif strategis.
ASEAN tidak cukup kuat jika hanya berdiri sendiri. Untuk mencegah kawasan ini menjadi arena proksi, Indonesia harus memprakarsai perluasan sabuk ekuilibrium strategis. Kita perlu menggalang konsolidasi kekuatan lintas kawasan yang melibatkan negara-negara yang memiliki kepentingan stabilitas maritim dan ekonomi yang sama.
Poros penyeimbang ini harus merangkul kekuatan demografi dan militer India di Asia Selatan, posisi geostrategis Pakistan, kemampuan teknologi pertahanan Australia di selatan, serta jaringan negara-negara Selatan (Global South) lainnya. Konsolidasi ini bukanlah pakta militer ofensif, melainkan sebuah Persatuan Strategis Penyeimbang (Strategic Balancing Block), bukan hanya terhadap hegemoni China, tapi juga Amerika.
Jika ASEAN, India, Pakistan, Australia, dan mitra strategis lainnya dapat menyelaraskan kebijakan keamanan maritim, kemandirian teknologi, dan ketahanan ekonomi, poros ini akan memiliki bobot gravitasi yang memaksa negara-negara adidaya untuk berpikir dua kali sebelum memaksakan kehendak sepihaknya di Indo-Pasifik.
Kemerdekaan dan martabat sebuah bangsa di era geopolitik modern tidak akan pernah dihibahkan oleh siapa pun. Kedaulatan hanya bisa ditegakkan dengan rasionalitas menghitung ancaman, keberanian menolak tunduk, dan kecakapan membangun poros kekuatan penyeimbang yang dihormati di atas panggung dunia.
Yasyi Hill, 29 Mei 2026
