Segitiga Emas Penopang Presiden: Sinergi Bakom RI, KSP, dan Kemenkomdigi
Oleh: M. Noor Marzuki
Pemerintahan yang kuat tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan memastikan kebijakan tersebut terlaksana dengan baik, dipahami oleh masyarakat, dan dirasakan manfaatnya hingga ke tingkat paling bawah. Dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terdapat tiga institusi yang sesungguhnya dapat menjadi “segitiga emas” penopang keberhasilan pemerintahan, yaitu Bakom RI, KSP, dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi).
Ketiga lembaga ini memiliki fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi. Karena itu, yang dibutuhkan bukanlah kompetisi kewenangan, melainkan kolaborasi yang terpadu, sistematis, saling menopang, dan bebas dari tumpang-tindih tugas serta SOP. Jika masing-masing bekerja pada jalurnya dengan koordinasi yang baik, maka kapasitas pemerintah dalam menjalankan program-program prioritas akan meningkat secara signifikan.
Bakom RI berperan sebagai mata dan telinga pemerintah dalam membaca aspirasi publik, menangkap dinamika sosial, serta memetakan berbagai persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Dalam konteks ini, keberadaan kelompok oposisi tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman. Sebaliknya, oposisi adalah sahabat strategis bagi Bakom RI. Kritik dan koreksi yang mereka sampaikan merupakan bentuk pengawasan publik yang sangat berharga, bahkan dapat disebut sebagai “pengawasan gratis” bagi pemerintah. Dari kritik itulah pemerintah memperoleh bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
Sementara itu, KSP seharusnya lebih fokus pada hakikat tugas utamanya, yaitu memastikan program-program Presiden terlaksana tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat manfaat. KSP perlu menjadi pusat pengendalian dan monitoring pelaksanaan program strategis nasional, bukan justru masuk terlalu jauh ke wilayah yang menjadi kewenangan lembaga lain. Kejelasan pembagian tugas ini penting agar energi kelembagaan tidak habis untuk pekerjaan yang tumpang-tindih, melainkan terkonsentrasi pada pencapaian target pembangunan.
Di sisi lain, Kemenkomdigi memiliki peran yang tidak kalah penting. Melalui pembangunan infrastruktur digital atau “tol langit”, Kemenkomdigi menyediakan jalur komunikasi yang memungkinkan informasi pemerintah menjangkau seluruh pelosok negeri. Dengan dukungan jaringan digital yang kuat, Bakom RI dapat “berselancar” hingga ke desa-desa untuk menangkap aspirasi masyarakat sekaligus menyampaikan informasi yang benar mengenai program pemerintah. Dengan demikian, kinerja Presiden tidak hanya diketahui oleh masyarakat perkotaan, tetapi juga dipahami dan dirasakan oleh warga di daerah terpencil.
Selama ini, sering kali informasi mengenai keberhasilan pemerintah kalah cepat dibandingkan penyebaran hoaks, disinformasi, dan narasi negatif di ruang publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa sinergi antara pemantauan opini publik, pengendalian program, dan komunikasi digital nasional masih perlu diperkuat. Padahal, jika Bakom RI, KSP, dan Kemenkomdigi bergerak dalam satu orkestrasi yang sama, maka ruang publik dapat diisi oleh informasi yang akurat, objektif, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Indonesia pernah memiliki pengalaman berharga melalui keberadaan UKP4 yang dipimpin oleh Kuntoro Mangkusubroto. Hingga kini, banyak kalangan menilai belum ada lembaga yang sepenuhnya mampu menggantikan warisan kepemimpinan, disiplin eksekusi, dan efektivitas koordinasi yang pernah ditunjukkan UKP4. Karena itu, semangat kerja UKP4 perlu dihidupkan kembali dalam bentuk yang lebih modern dan sesuai dengan tantangan era digital.
Apabila Bakom RI, KSP, dan Kemenkomdigi mampu membangun sinergi yang kokoh, dengan pembagian tugas yang jelas serta koordinasi yang terukur, maka ketiganya akan menjadi segitiga emas yang menopang Presiden secara efektif. Dari pusat pemerintahan hingga desa-desa terpencil, program Presiden akan lebih mudah dikawal, dievaluasi, dikomunikasikan, dan disempurnakan. Pada akhirnya, keberhasilan ketiga lembaga tersebut bukan hanya menjadi keberhasilan institusi masing-masing, melainkan keberhasilan pemerintahan dalam menghadirkan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia 🇮🇩
