Menolak Maklum di Tengah Kepungan “Berita Gila”

Menolak Maklum di Tengah Kepungan “Berita Gila” Nusantara

Oleh:  Bangun Lubis – Wartawsn

Belakangan ini, membuka ruang redaksi, membaca cetakan surat kabar, atau sekadar menggulirkan lini masa media sosial terasa seperti sedang menguji ketahanan mental. Saban hari, publik disuguhi menu informasi yang kian hari kian di luar nalar sehat manusia. Ragam kejahatan yang tersaji di ruang publik seolah-olah sedang berkompetisi menunjukkan mana yang paling ekstrem: mulai dari kasus korupsi triliunan rupiah yang pelakunya masih bisa tersenyum simpul di depan kamera, hingga tragedi domestik yang bikin kuduk merinding—seperti fenomena anak dan suami yang tega menyekap wanita di dalam rumahnya sendiri.

Rentetan peristiwa ini bukan lagi sekadar bumbu berita kriminal biasa yang lewat begitu saja. Ini adalah alarm keras, sebuah potret buram dari relung bangsa yang sedang mengalami komplikasi akut. Kita sedang menghadapi hantaman dua arah sekaligus: krisis moralitas yang mendalam di level akar rumput, bersanding sejajar dengan pembusukan etika yang terjadi di level elite.

Keterbukaan Informasi dan “Compassion Fatigue”

Harus diakui bahwa masifnya pemberitaan hari ini adalah buah dari keterbukaan informasi. Korban kini memiliki keberanian lebih untuk bersuara, dan media memiliki kecepatan serta ruang yang luas untuk menangkap momentum tersebut. Namun, di balik derasnya arus informasi ini, ada efek samping psikologis yang nyata bagi masyarakat yang mengonsumsinya setiap hari. Publik mulai mengalami apa yang dalam psikologi sosial disebut sebagai compassion fatigue atau kelelahan empati.

Ketika setiap hari pikiran kita dijejali oleh “kegilaan” yang datang bertubi-tubi, ada bahaya laten yang mengintai pertahanan sosial kita: **kita perlahan mulai memaklumi hal-hal yang tidak lazim.** Rasa mual, geram, dan muak yang kita rasakan hari ini sebenarnya adalah benteng pertahanan terakhir. Itu adalah bukti bahwa nurani kita sebagai manusia masih berfungsi dengan normal. Bahaya terbesar bagi bangsa ini bukanlah ketika kejahatan itu terjadi, melainkan ketika rasa mual itu perlahan sirna, mati rasa, dan berganti menjadi pemakluman massal yang menganggap kelainan moral sebagai hal yang “biasa terjadi di Indonesia”.

Dari Ruang Sidang hingga Kamar Rumah Tangga

Jika kita bedah secara sosiologis, ragam kasus yang membuat bulu kuduk berdiri di Indonesia saat ini bermuara pada dua persoalan besar yang saling berkelindan:

Pertama, Dekadensi Moral di Ranah Domestik. Kasus kekerasan ekstrem, penyekapan, hingga penganiayaan yang dilakukan oleh orang terdekat menunjukkan bahwa institusi terkecil dalam masyarakat—yaitu keluarga—sedang mengalami keretakan struktural yang hebat. Ketahanan mental yang rapuh, egoisme akut, serta hilangnya rasa kemanusiaan dasar telah mengubah fungsi rumah. Tempat yang seharusnya menjadi suaka dan ruang paling aman, justru bermutasi menjadi neraka kecil bagi anggotanya yang paling rentan. Nilai-nilai asah, asih, dan asuh bergeser menjadi dominasi, intimidasi, dan kekerasan fisik yang absolut.

Kedua, Korupsi yang Membatu dan Kehilangan Rasa Malu.Di level atas, korupsi bukan lagi sekadar kejahatan keuangan atau pelanggaran hukum pidana semata. Korupsi di negeri ini telah bermutasi menjadi tindakan sabotase sistematis terhadap hak hidup orang banyak dan masa depan bangsa. Ketika penegakan hukum sering kali terlihat tebang pilih, tumpul ke atas, atau baru bergerak setelah sebuah kasus menjadi viral di media sosial, di situlah ketidakpercayaan publik (*public distrust*) kian menebal. Elitisme yang korup ini mengirimkan sinyal berbahaya ke bawah: bahwa hukum bisa dikompromikan, dan moralitas bisa dibeli.

Jurnalisme , Merawat Kegusaran Publik

Di tengah kepungan berita yang menguras energi dan bikin mual ini, apa yang harus kita lakukan? Menutup mata, mematikan televisi, atau Berhenti membaca berita tentu merupakan pilihan yang paling mudah bagi individu demi menjaga kesehatan mental pribadi. Namun, bagi mereka yang peduli pada arah masa depan bangsa ini, apatisme bukanlah sebuah jawaban.

Di sinilah peran krusial pers, para jurnalis, dan pemikir bangsa diuji. Media tidak boleh sekadar turun kelas menjadi “pencatat ketikan kriminal” yang mengejar klik dan sensasi tanpa arah. Lebih dari itu, jurnalisme harus kembali pada khitahnya sebagai kompas moral bangsa dan penyambung lidah mereka yang tertindas.

Berita buruk harus tetap disiarkan bukan untuk membuat masyarakat putus asa, melainkan untuk menelanjangi ketidakadilan. Investigasi harus tetap berjalan demi membongkar yang terselubung, dan kritik harus tetap ditiupkan secara konsisten demi menggedor pintu kesadaran para pemangku kebijakan.

Tugas kolektif kita hari ini adalah menolak untuk terbiasa dengan kejahatan. Kita harus terus merawat rasa gusar dan mual tersebut, lalu mengubahnya menjadi energi sosial untuk mendesak perubahan hukum, perbaikan edukasi, dan penguatan moralitas publik. Karena dalam jurnalisme dan perjuangan menjaga nalar sehat bangsa, satu prinsip yang harus kita pegang teguh: kebenaran tidak boleh disembunyikan, dan harapan untuk Indonesia yang lebih baik tidak boleh mati.